Akankah Modernisasi Menggerus Kewarganegaraan Dalam Makna Sesungguhnya?

Kewarganegaraan, sebagai suatu fondasi dari kehidupan bermasyarakat, tidak lagi hanya sekadar kategori hukum yang mencatat status individu sebagai warga negara suatu negara. Kewarganegaraan dalam hal ini dapat mencakup dimensi yang lebih luas, melibatkan identitas, hak, dan tanggung jawab terhadap negara tempat seseorang tinggal. Dalam era globalisasi ini, di mana batas-batas fisik dan budaya semakin pudar, isu kewarganegaraan menjadi semakin kompleks dan relevan terlebih dengan semakin banyaknya pemahaman yang masuk akibat adanya globalisasi, adanya mobilisasi penduduk warga negara lain yang semakin lama semakin intensif.

Kewarganegaraan adalah konsep yang melekat pada setiap individu dalam suatu negara. Lebih dari sekadar status hukum yang tertera dalam dokumen identitas, kewarganegaraan dalam hal ini membawa makna yang lebih mendalam yang mana kewarganegaraan itu sendiri melibatkan adanya partisipasi yang aktif yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih luas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota masyarakat yang terikat oleh suatu negara.

Pertama-tama, kewarganegaraan memuat hak-hak yang diberikan oleh negara kepada warganya. Hak-hak ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Hak sipil melibatkan kebebasan individu, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan bergerak. Hak politik mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti hak memilih dan dipilih. Hak ekonomi dan sosial berkaitan dengan hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kesadaran akan hak-hak ini penting agar setiap warga negara dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara.

Selain hak, kewarganegaraan juga membawa sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Hal ini termasuk kewajiban untuk dapat patuh pada hukum negara yang berlaku, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Kewarganegaraan dalam hal ini mengingatkan bahwa adanya hak dan kewajiban yang dimilikiki tidak dapat dipisahkan; setiap hak yang dimiliki juga membutuhkan tanggung jawab tertentu. Kesadaran akan kewajiban-kewajiban ini adalah bagian integral dari membentuk individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap pembangunan negara.

Lebih dari sekadar hubungan hukum, kewarganegaraan juga berkaitan dengan adanya tanggung jawab moral dan sosial. Tanggung jawab moral dalam hal ini mencakup nilai-nilai dan etika yang menjadi dasar perilaku warga negara. Misalnya, kesadaran untuk menghormati hak-hak orang lain, mengedepankan keadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam interaksi sehari-hari. Tanggung jawab sosial mencakup peran aktif dalam masyarakat, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial, membantu sesama, dan mendukung pembangunan komunitas.

Kesadaran akan adanya makna penting menjadi bagian dari suatu masyarakat dan negara yang merupakan sebuah pondasi dari kewarganegaraan yang sejati. Hal ini dapat menciptakan rasa identitas dan rasa memiliki terhadap negara dan masyarakat tempat individu tersebut hidup. Kesadaran ini menjadi pendorong utama untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat, merawat keberlanjutan lingkungan, dan menghargai keragaman yang ada. Tanpa kesadaran akan makna kewarganegaraan, risiko terjadinya apatis dan ketidakpedulian terhadap nasib bersama dalam masyarakat dapat meningkat.

Dengan demikian, esensi kewarganegaraan melibatkan kesadaran yang mendalam akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab moral dan sosial sebagai warga negara. Hal ini bukanlah sekadar status hukum, melainkan suatu panggilan untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kesadaran akan arti penting menjadi bagian dari suatu masyarakat dan negara merupakan kunci utama dalam membentuk individu menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap kebaikan bersama dan melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan nasional.

Tantangan utama yang dihadapi dalam membangun adanya kesadaran kewarganegaraan di era globalisasi adalah terpaparnya identitas kewarganegaraan oleh berbagai pengaruh luar. Fenomena globalisasi, yang dalam hal ini ditandai oleh perubahan cepat dalam komunikasi lintas batas, arus informasi global, dan pertukaran budaya yang semakin intensif, membawa dampak signifikan terhadap cara individu memandang diri mereka sebagai bagian dari suatu masyarakat atau negara. Keterhubungan global dapat menciptakan dilema identitas di mana individu merasa lebih terkoneksi atau terhubung dengan komunitas global daripada dengan asal-usul lokal atau nasional mereka, terlebih lagi dengan bias informasi dan terlalu banyak informasi yang didapatkan oleh masyarakat tersebut yang menyebabkan adanya kebingungan.

Komunikasi lintas batas yang semakin mudah dan cepat melalui teknologi modern membuat individu terpapar pada beragam pengaruh dari seluruh penjuru dunia. Identitas kewarganegaraan sering kali bersaing dengan identitas global yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh di era di mana informasi dapat diakses dengan mudah dari berbagai sumber global. Hal ini menciptakan tantangan dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang kuat dan melekat pada nilai-nilai lokal.

Dalam konteks ini, untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan adanya pendekatan yang bijaksana dan juga inklusif untuk dapat merangkul aspek globalisasi tanpa mengorbankan identitas lokal atau nasional. Penting untuk mengakui bahwa identitas kewarganegaraan dapat menjadi dinamis dan terbentuk oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh global. Membangun kesadaran kewarganegaraan yang kokoh memerlukan pendidikan yang menghargai dan memahami peran identitas global dalam kehidupan sehari-hari, sambil tetap menjaga dan memperkuat nilai-nilai lokal yang menjadi landasan identitas kewarganegaraan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi adanya tantangan ini adalah melalui adanya integrasi unsur-unsur global dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang mencakup pemahaman mendalam tentang hubungan antara identitas lokal dan global, serta dampak globalisasi terhadap masyarakat dan budaya, dapat membantu membentuk perspektif yang seimbang. Pelibatan dalam dialog antarbudaya dan pertukaran pemikiran global juga dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi dilema identitas dan memperkuat rasa kebangsaan.

Selain itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan yang mendukung identitas kewarganegaraan lokal sambil tetap membuka pintu bagi keragaman dan pengaruh global. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan lokal, mempromosikan warisan budaya, dan mendukung proyek-proyek yang memperkuat identitas lokal dapat menjadi langkah-langkah konkrit dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang kokoh di tengah era globalisasi.

Tantangan identitas kewarganegaraan dalam era globalisasi tidak bisa dianggap remeh. Hal ini dikarenakan adanya pergesaran ideologis dan juga pemikiran yang tidak dapat terlihat secara kasat mata namun dampaknya akan sangat terasa terhadap nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, dengan pendekatan yang inklusif, edukasi yang bijaksana, dan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat, mungkin untuk menciptakan lingkungan di mana individu merasa bangga menjadi bagian dari masyarakat lokal mereka sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global yang positif. Hal ini merupakan langkah krusial yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kesadaran kewarganegaraan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sejalan dengan dinamika perubahan global yang terus berlangsung.

Tantangan serius dalam upaya membangun kesadaran kewarganegaraan adalah ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ketidaksetaraan ekonomi, yang kerap menjadi penyebab utama, menjadi penghalang yang signifikan bagi sebagian individu untuk memahami peran mereka dalam masyarakat dan negara. Individu yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit seringkali menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan yang layak dan memperoleh informasi yang memadai terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam konteks ini, permasalahan adanya kondisi ketidaksetaraan ekonomi yang menciptakan adanya divisi atau perpecahan dalam masyarakat antara mereka yang memiliki akses melimpah terhadap sumber daya dan pendidikan dengan mereka yang terbatas dalam hal itu. Individu yang hidup dalam kemiskinan atau ketidakamanan ekonomi mungkin menghadapi kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, sehingga pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan dapat terbatas. Pendidikan yang kurang memadai dapat merugikan perkembangan kesadaran kewarganegaraan, karena individu tidak dapat sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mengatasi ketidaksetaraan akses ini. Pertama-tama, kebijakan pendidikan yang inklusif harus diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini dapat melibatkan penyediaan beasiswa atau bantuan finansial bagi mereka yang kurang mampu, serta pengembangan program-program pendidikan alternatif yang memperhitungkan kondisi ekonomi yang sulit.

Selain itu, program akses informasi yang dalam hal ini menyasar semua lapisan masyarakat juga harus didorong. Informasi yang diberikan mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan harus tersedia secara luas dan juga mudah diakses oleh semua individu, tanpa terkecuali. Media, dalam hal ini termasuk media sosial, dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan informasi ini. Dengan demikian, individu dapat membentuk pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka sebagai warga negara dan menjadi lebih sadar akan hak serta kewajiban yang mereka miliki.

Dalam hal ini, adanya upaya dalam penanggulangan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai kewarganegaraan bukanlah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Peran aktif dari lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta juga sangat penting. Kolaborasi di antara berbagai pihak ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kesadaran kewarganegaraan tanpa meninggalkan sebagian masyarakat.

Muhammad Adib Iqbal
STB : 4923
Kelas : 57 Manajemen Pemasyarakatan B=