You are here
Akhir Masa Jabatan, Kaji Masalah Agraria DAERAH HEADLINE 

Akhir Masa Jabatan, Kaji Masalah Agraria

LUBUKLINGGAU, MS – Jelang masa akhir jabatannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lubuklinggau tengah mengkaji dan melakukan studi terkait permasalahan agraria di Kota Lubuklinggau.

Seperti yang dirasakan warga Kelurahan Keputraan, dimana disampai Syafei ada sekitar 300 KK yang tidak bisa melegalkan atas lahan dan aset mereka.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena klaim aset PT KAI terhadap lahan yang dihuni warga. Padahal kami lahir disini dan dibesarkan dilahan ini,” ujarnya.

Untuk itu, Ketua DPRD H Rodi Wijaya menegaskan, komitmen ini setelah mendapat kunjungan dari BPN karena ditahun ini Kota Lubuklinggau mendapat jatah sertifikasi lahan sebanyak 20.000 persil melalui program reforma agraria Presiden Joko Widodo.

“Kami sampaikan hal ini karena permasalahan agraria terbagi dalam tiga hal, yakni antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan BUMN dan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Tentunya semua data disampaikan kepada BPN pusat atas permasalahan ini,” ujarnya.

Pihaknya juga mendesak agar Pemkot pengakuan hak atas lahan yang terkait sengketa agraria ini. Apalagi ada aturan yang mengatur termasuk dalam hal UU otonomi daerah dan UU agraria bahwa lahan terlantar dikuasai oleh negara dari BPN kepada pemerintahan setempat.

“Karena ini paling utama dan mendesak Pemkot Lubuklinggau dan berkaitan langsung dengan hak masyarakat. Tentu ini menjadi keresahan masyarakat, keresahan Pemkot sendiri karena tidak bisa membangun, harus berani membuat surat pengakuan hak,” tambahnya.

Dirinya juga mempersilakan jika pihak yang merasa tidak senang karena upaya ini dilakukan untuk menggugat.

“Contoh kasus terhadap 11 persil aset Pemkot yang digugat Cikencreng dengan tergugatnya BPN, ada proses yang masih dilakukan dan info terakhir BPN ada sebagian yang dimenangkan,” jelasnya.

Pastinya, Lubuklinggau tidak akan bisa membangun karena permasalahan agraria ini. “Banyak daerah akan kumuh karena tidak tersentuh oleh program pemerintah daerah dan berkurangnya minat investasi,” pungkasnya.(dhiae)

Related posts

Leave a Comment