LUBUKLINGGAU, MS – Penyusunan anggaran pelaksanaan pemilihan Walikota (Wako) dan wakil Walikota (Wawako) Lubuklinggau periode 2018 – 2023 mendatang saat ini sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau sebesar 26,1 Miliar.
Hanya saja, anggaran itu baru akan terealisasi menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau pada bulan Agustus mendatang. “Jika NPHD tersebut sudah ditandatangani artinya anggaran 26.1 M tersebut sudah resmi. 5 miliar dianggarkan di APBD perubahan 2017 sementara sisanya akan dianggarkan di APBD induk 2018,” ungkap Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Efriadi Suhendri, Senin (24/7/2017).
Anggaran itu sudah dievaluasi oleh pihak provinsi, dan jumlah anggaran itu lebih kecil dari dua kota lainnya yakni kota Pagaralam dan Prabumulih. Padahal kota Lubuklinggau kota nomor dua terbesar kedua setelah kota Palembang. “Kalau kemungkinan meminta tambahan itu pasti ada, tapi kalau untuk mengurangi anggaran tidak mungkin. Karena anggaran itu saja sudah sangat pas-pasan,” katanya.
Dijelaskan Efriadi, tahapan-tahapan menuju Pilwako sudah mulai berjalan. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialiasi tentang aturan partai politik dan instansi terkait, mulai dari Peraturan KPU no 1 dan Peraturan KPU tentang proses pencalonan. “Soalisasi sedini mungkin karena ada beberapa bakal calon (Balon) sudah menanyakan aturan-aturan bagaimana cara mencalonkan diri melalui jalur independen. Bahkan dalam waktu dekat ini kita akan melaunching sayembara pembuatan maskot KPU dan menggelar event jalan santai,” ucapnya.
Sementara untuk pendaftaran balon walikota dan wakil walikota akan dimulai bulan Januari 2018 mendatang. Sedangkan untuk masa akhir jabatan wailkota yang menjabat saat ini sampai dengan 23 Febuari. “Pengajuan cuti bulan Febuari harus sudah ada sebelum masa jabatan akhir. Sedangkan untuk waktu pencoblosan dilakukan tanggal 27 Juni 2018 mendatang,” ungkapnya. (dhiae)
News Feed
- 1
- 2
- 3
- …
- 2,063
- Berikutnya