You are here
Angkutan Batubara Trans Muara Harapan Dihentikan Pemkab Muaraenim HEADLINE POLITIK & PEMERINTAHAN 

Angkutan Batubara Trans Muara Harapan Dihentikan Pemkab Muaraenim

MUARAENIM, MS – Permintaan masyarakat Trans Sosial, Kecamatan Muaraenim terkait penghentian seluruh aktifitas angkutan Batubara di kabulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim.

Hal itu diketahui saat Wakil Bupati Muaraenim H Juarsah SH, dalam rapat koordinasi membahas masalah angkutan batu bara yang melintas di Jalan arah Trans Muara Harapan, Jum’at (02/08/2019) di ruang rapat Sekundang Muaraenim.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wabup Muaraenim H Juarsah SH, yang didampingi oleh Kadishub Muaraenim H Riswandar SH MH dan Camat Muaraenim Drs Asarli serta para pejabat instansi terkait Pemkab Muaraenim.

“Rapat ini menguatkan rapat sebelumnya yang meminta PT GPP Kabupaten Maraenim untuk menghentikan aktiftas pengangkutan,” lanjut Juarsyah.

Menurut Juarsah, dalam rapat sebelumnya, kita telah sepakat untuk menghentikan angkutan truk batubara PT GPP sampai ada kesepakatan antara masyarakat dengan manajemen PT GPP serta memenuhi seluruh permintaan masyarakat seperti perbaikan jalan yang rusak, CSR, Debu, Bising dan lain-lain.

Namun dilapangan, ternyata keinginan masyarakat tersebut tidak direspon, dan PT GPP kembali memaksa melintasi jalan pemukiman warga sehingga warga kembali menghadang truk batubara.

“Kemarin warga datang ke saya mengadukan perihal tersebut, dan saya minta untuk tidak melakukan tindakan anarmis, namun ternyata warga tidak tahan lagi dan menghadang. Syukur tidak ada korban,” ujar Juarsah.

Kesimpulannya lanjut Juarsyah, hasil rapat ini meminta kepada PT GPP untuk tidak melakukan lagi kegiatan operasional jangan sampai masyarakat melakukan tindakan sendiri.

“Pokoknya lakukan dahulu musyawarah dan mufakat dengan masyarakat setempat secara tertulis, jika tidak ada pihaknya tidak akan memberikan rekomendasi izin. Namun jika pihak PT GPP tetap nekat beroperasi meski telah dilarang Pemkab Muaraenim, pihaknya akan merekomendasikan ke Gubernur Sumsel untuk mencabut izin PT GPP.”ucap Juarsyah.

Kadishub Muaraenim Riswandar menambahkan, yang menjadi permasalahan di lapangan, masyarakat memegang Surat Gubernur Sumsel Herman Deru yang melarang angkutan batubara melintas menggunakan jalan negara dan jalan provinsi kecuali sesuai dispensasi yang diberikan.

Pihak PT GPP bersikukuh memegang surat izin Bupati Muaraenim terdahulu, dan izinnya tidak melintasi jalan di Trans Sosial, kenyataannya mereka meintasi jalan tersebut sehingga sedikitnya ada lima titik yang rusak parah.

“Kalau paham, keputusan Bupati tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi. Kalau bertentangan maka keputusan atau aturan yang lebih rendah otomatis harus mengalah,” paparnya.

Sementara itu Camat Muaraenim Asarli Manudin menuturkan, Masyarakat Trans Sosial meminta PT GPP untuk menunjukkan izin angkutan tersebut dari Pemkab Muaraenim dan Pemprop Sumsel jika ingin melintas di perkampungan sosial.

Jika ada izinnya, mereka minta kondisi jalan diperbaiki karena sudah ada lima titik jalan yang hancur sehingga tidak bisa dilalui. Selain itu, operasioanl angkutan harus pada malam hari supaya tidak menganggu aktifitas warga.

Kemudian minta untuk penyiraman setiap waktu sehingga debunya tidak berterbangan. Lalu harus ada kontribusi CSR kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat.

“Kegiatan angkutan batubara sudah berlangsung satu bulan dan setiap malam ada 50 kendaraan. Beberapa hari yang lalu sempat distop oleh masyarakat, karena janji perusahaan akan memperbaiki jalan namun sampai saat ini belum diperbaiki,” pungkasnya. (dn/red)

Related posts

Leave a Comment