BENGKULU, MS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, Provinsi Bengkulu lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan infrastruktur. Hal ini diungkapkan Gubernur Bengkulu, Ridwan A Mukti.
“Sebagian besar APBD 2017 kita gunakan untuk meningkatkan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu ke depan,” ungkap Ridwan, kemarin.
Bahkan dikatakan dia, dirinya akan mencoret pengajuan SKPD yang tidak prorakyat. APBD Bengkulu 2017 akan difokuskan untuk pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan melalui perbaikan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, Pemprov Bengkulu pada 2017, akan melakukan berbagai program strategis lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil di daerah ini dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang masih tertinggi di Tanah Air tersebut.
“Intinya, 2017 nanti semua harus penggunaan anggaran dan pembangunan harus pro terhadap rakyat,” tegasnya.
Memang, seharusnya pemerintah itu hraus mengurus rakyat dulu bukan birokrasi semata.
“Saya tak mau lagi APBD tahun 2017 nanti sama seperti APBD tahun sebelumnya yang sangat tidak pro terhadap rakyat,” pungkasnya.
Terkait rasionalisasi anggaran, Gubernur Ridwan Mukti mengatakan, apa yang dilakukan Pemprov Provinsi Bengkulu terhadap APBD tahun 2016 bukanlah bentuk rasionalisasi anggaran, tapi lebih tepat disebut dengan restrukturisasi.
“Saya sebenarnya tidak pernah menyebut rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi itu adalah yang dikutip sendiri oleh media. Saya lebih senang menyebutnya restrukturisasi,” ujarnya.
Restrukturisasi tersebut, katanya, dilakukan dengan alasan APBD 2016 yang sangat tidak pro terhadap kepentingan rakyat, dan sangat tidak patut ditiru. “Jadi APBD 2016 yang disusun oleh gubernur sebelumnya, APBD-nya itu bisa disebut birokrasi heavy atau menitik beratkan kepada birokrasi bukan people heavy. Sementara saya punya visi di Bengkulu ini adalah bagaimana untuk menjadi people heavy atau pro terhadap rakyat,” ujarnya.
Untuk mengubah paradigma ini, Pemprov Bengkulu perlu melakukan restrukturisasi. Dari total anggaran Rp 2,4 triliun, sebesar Rp 300 miliar direstrukturisasi ke anggaran pembangunan infrastruktur. “Ibarat sebuah mobil ruang sopir dan krunya itu terlalu besar, sementara penumpangnya sempit. Nah ini kita ubah mobil ini ruang penumpangnya lebih banyak dengan ruang kemudinya lebih terbatas. Karena yang mau lebih diorientasikan penumpangnnya yang lebih banyak,” ujarnya. (ri/in)