You are here
BPD Kirim Surat ke Inspektorat, Minta di Audit ADD Ulak Embacang DAERAH HEADLINE 

BPD Kirim Surat ke Inspektorat, Minta di Audit ADD Ulak Embacang

MUSI BANYUASIN, MS – Sebanyak 7 orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin mengirim surat ke Inspektorat Pemkab Muba terkait dugaan tidak transparannya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola Kepala Desa (Kades) Ulak Embacang.

Hal ini memicu para anggota BPD berang serta melaporkan untuk minta di audit data keuangan alokasi ADD. Hal ini dikatakan Ketua dan Anggota BPD Desa Ulak Embacang (ULBA) Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin pada wartawan, Selasa (27/02/2018).

Ketua BPD Desa Ulak Embacang Paisal mengatakan, seharusnya Kades bersama BPD itu singkron dan bersinergi dalam membangun desa. “Ini malah sebaliknya, terjadi pro dan kotra antara keduanya,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil rapat Ketua BPD dan anggota, Senin (26/2/2018) lalu, meminta kepada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan pemeriksaan dan mengaudit penggunaan Alokasi Dana Desa beserta surat perintah jalan (SPJ) nya. “Karena laporan yang dipergunakan oleh Kades Ulak Embacang diduga banyak fiktif dan mark up,” pungkasnya.

Bahkan, dikatakan dia, BPD Desa Ulak EMbacang tidak pernah menandatangani SPJ atau laporan keuangan pengalokasian dana rapat. “Kades tidak pernah mengadakan rapat bersama BPD berkenaan dengan ADD. Mulai tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 yang lalu. Dan pembangunan balai desa yang kurang 4 buah tiang, tetapi sampai sekarang tidak dibangun,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menolak menandatangani berita acara yang dibuat kades secara sepihak pada tanggal 26 Januari 2018 karena sehubungan berita acara tersebut untuk laporan pertangung jawaban pelaksanaan alokasi dana BUMDes. “Berita acara tersebut dibuat oleh Kades dan disodorkan oleh kades kepada kami selaku BPD minta ditandatangani sebgai laporan penggunaan anggaran BUMDes. Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 134.500.000 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).Tetapi BUMdes itu tidak pernah ada, tapi dilaporkan oleh kades yang dibuat dalam bahasa lain yaitu pengeluaran pembiayaan,” jelasnya.

Kemudian, alokasi dana untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) anggaran Tahun 2016 sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta) tidak dikucurkan melalui kelompok-kelompok usaha dan dibuat fiktif oleh kades. Padahal, kata Paisal Ketua BPD dan anggotanya, untuk dana BUMDes dipapan informasi desa itu ada,tertulis sebesar Rp134.500.000 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tapi mana alokasi dana usaha BUMDesnya.

“Saya Paisal dan Para anggota BPD Ulak Embacang, Abu Yamin Wakil ketua, Lina Relim Sekretaris, anggota Syopian, Zulkipli, Nasori Yanti dan Syamsul Bahri tidak pernah tahu kemana dana BUMDes dan Dana UEP tersebut dipergunakan oleh Kades Ulba. Sebab pada tahun 2016 dan tahun 2017 Kades tidak pernah mengajak dan melibatkan BPD ketika rapat tentang penggunaan dana desa serta peruntukkannya,“ katanya

Paisal juga menambahkan, bahwa pihaknya akan terus melaporkan, dan minta di audit ADD desa Ulak Embacang.
“Kami BPD akan melaporkan dan menuntut kades secara hukum, sebab diduga kades telah selewengkan dana BUMDes. Dan masyarakat bersama BPD juga mempertanyakan BUMDes yang disebut-sebut Kades untuk membuka usaha pangkalan gas LPG itu tidak pernah ada hingga sekarang. Jadi kades itu bohong dan membuat laporan palsu,” tegasnya.

Ketika dikonfirmasi oleh Kurnaidi ST Ketua PWI Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kades Karneli Kades Ulak Embacang tidak mengetahui perihal tersebut. “Dia (Karneli, red) sempat bertanya apa itu PWI,” ujar Karneli.
Namun Karneli selaku kades Ulak Embacang mengakui banyak kesalahan apalagi dalam masalah administrasi desa.

“Surat yang dilayangkannya ke BPD itu salah dan kembalikan saja padanya akan diperbaikinya.Kades juga mengingat dirinya sangat banyak kekurangan dalam SDM tentang surat-surat,” ujar Karneli pada Ketua PWI Muba. (sba)

Related posts

Leave a Comment