You are here
Bupati Muaraenim Buka Acara Musrenbang ADVETORIAL 

Bupati Muaraenim Buka Acara Musrenbang

Adv Mus 3

Adv Mus 6MUARAENIM, MS – Pemerintah Kabupaten Muaraenim menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 di Ballroom Hotel Grand Zuri, Senin (2/4/2018).

Acara ini dibuka oleh Bupati Muaraenim H Muzakir Sai Sohar serta dihadiri Forum Komunikasi Kepala Daerah (FKPD), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ormas, OKP, organisasi agama dan serta perwakilan dari institusi pendidikan. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Bapeda Sumsel diwakili oleh Kabid Infrastruktur dan Pemgembangan Kewilayahan Hendrian Achmad, narasumber H Didik Susetyo Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya serta Yos Rusdiansyah Kepala BPS Sumsel.

Ada empat prioritas pembangunan yang ditekankan pada Musrenbang itu, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian, tata kelola pemerintah yang baik serta ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adv Mus 4“Prioritas pembangunan itu akan menjadi pedoman dalam merencanakan APBD guna melaksanakan kegiatan pada tahun 2019 mendatang,” ujar Bupati Muaraenim saat membuka kegiatan itu.

Disampaikan Bupati, jumlah usulan belanja pembangunan atau belanja langsung yang berasal dari Musrenbang Kecamatan dan hasil reses DPRD, serta RKPD mencapai 2.548 usulan kegiatan untuk tahun 2019 dengan nilai usulan Rp 2,6 triliun. Usulan itu kemudian diverifikasi dan dirumuskan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tanggal 12 – 16 Maret 2018 menjadi 434 program, 2.474 kegiatan dengan nilai usulan lebih dari Rp 1,6 triliun.

Adv Mus 1Sementara estimasi R-APBD tahun 2019, lanjut Bupati sebesar Rp. 1,9 triliun. Dari rencana pendapatan itu, alokasi anggaran belanja langsung diproyeksikan berkisar Rp 0,9 triliun dan belanja tidak langsung Rp 1,0 triliun. Sehingga tidak dapat membiayai semua usulan.

“Namun usulan yang tidak dapat dibiayai dana APBD, akan ditawarkan kepada BUMN/BUMS melalui Forum CSR-PKBL untuk dibiayai melalui dana CSR-PKBL atau yang kita sebut RKPD Non APBD tahun 2019,” tambah Bupati.

Bupati menyampaikan, jika APBD bukanlah satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Muaraenim. Untuk itu, dirinya meminta kepala OPD untuk aktif, agar anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat dialokasikan lebih besar ke Kabupaten Muaraenim di tahun 2019.

Sementara itu, Kepala Bappeda Muaraenim H Abdul Nadjib mengatakan empat program prioritas RKPD 2019, telah mengacu pada program provinsi dan nasional serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Muaraenim tahun 2005–2025.

Dirinya mengungkapkan, Kabupaten Muaraenim juga memiliki RKPD Non APBD yang kegiatannya ditawakan kepada dunia usaha dan dibiayai oleh BUMN/BUMS. “RPBD Non APBD ini sudah berjalan selama empat tahun. Dan ini bias menjadi contoh bagi Kabupaten/kota lainnya,” pungkasnya. (azw/adv)

Adv Mus 5

Related posts

Leave a Comment