oleh

Bupati OKUT Lantik Sebanyak 238 Orang Untuk Jadi PNS

OKUTIMUR, MS – Bupati OKU Timur H. Lanosin, S.T lantik sebanyak 238 orang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur Formasi 2019 yang dilaksanakan di Balai Rakyat Pemkab OKU Timur, Kamis (03/02/2022).

Pada acara pelantikan tersebut, turut di hadiri oleh, Wakil Bupati OKU Timur, Sekda OKU Timur, assisten, staf ahli, staf khusus, Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten OKU Timur.

Dalam sambutannya usai penyerahan SK PNS formasi 2019, Bupati OKU Timur H Lanosin ST menegaskan, kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang bertugas di lingkungan Pemkab OKU Timur agar menjadi PNS yang inovasi, berintegritas dan mampu bekerja sebagai tim work.

Dirinnya juga mengingatkan, untuk jadi PNS tidak hanya pintar saja, namun bagaimana bekerja memiliki etika, estitika dan mampu bersinergi dengan berbagai pihak.

“Jadi PNS itu ketika kita tidak bisa menciptakan inovasi dan memberikan informasi baru kepada pimpinan kita maka selama-lamanya jadi PNS Pagi Nunggu sore. Maka saya tegaskan jangan sampai ini terjadi di PNS Pemkab OKU Timur,” katanya.

Dikatakan, inovasi, kinerja dan disiplin ini dimplementasikan dalam bentuk karya nyata ditempat bertugas masing-masing. Jika tidak demikian kalian telah menyianyiakan waktu dalam berlomba-lomba kebaikan. Karena sebagian PNS itu salah satu tempatnya dalam berbuat kebaikan yang tentunya akan diperhitungkan di akhirat nanti.

“PNS yang baru dilantik agar dapat bekerja untuk ikut mewujudkan cita-cita bangsa ini. Semua yang dilantik hari ini termasuk orang pintar semua. Namun jadilah pintar tidak mempintari, jadilah tajam tidak melukai. Jadilah cepat tapi jangan mendahului. Selamat bertugas,” tegasnya.

Sementara, Kepala BKPSDM H. Sutikman, S.Pd.MM, menambahkan, Total sebanyak 238 Orang mengambil sumpah dan di angkat untuk menjadi PNS di Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

“Dari tolal 238 yang dilantik, masing-masing terdiri dari 236 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dan 2 orang tambahan Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).” imbuhnya. (BF)

News Feed