You are here
DD Tahap 1 Cair, Air Lingkar Terima DD Terbesar HEADLINE POLITIK & PEMERINTAHAN 

DD Tahap 1 Cair, Air Lingkar Terima DD Terbesar

LAHAT, MS – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lahat, Fauzan Khoiri Denin AP MM menyampaikan, Dana Desa (DD) terbesar di terima Air Lingkar, Kecamatan Pagar Gunung, kategori Desa Tertinggal menerima Rp 1.322.440.000.

“Sedangkan, Desa kategori desa berkembang, Sirah Pulau, Kikim Selatan mencapai Rp 725.775.000, dengan rata-rata perdesanya mendapatkan sebesar Rp 837.000.000 dari dana desa tahap 1, 2019 untuk 20 persen sebesar Rp 301.179.650.000, dialokasikan 360 desa,” urainya, Senin (11/3).

Ia menambahkan, untuk pencairan tahap 1, sebesar Rp 60.235.980.000 atau 20 persen, dan tahap 2, Rp 120.471.860.000 serta tahap 3, Rp 120.471.860.000, masing-masing diberikan 40 persen.

“Dengan catatan, dokumen kelengkapan desa harus sudah disampaikan kepada DPMD, dimana, dana desa sudah ada dikas desa, baru bisa diambil,” tukas Fauzan.

Sementara itu, Bupati Lahat, Cik Ujang SH melalui Wakil Bupati (Wabup), H Haryanto SE MM MBA mengemukakan, dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahap 1 sebesar 20 persen.

“Kiranya dilaksanakan sebaik-baik mungkin, berdasarkan musyawarah desa, ketika saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,” paparnya.

Ia mengemukakan, pemeriksaan jangan hanya baru selesai dikerjakan, melainkan mulai dari rencana dan pelaksanaan susah diperiksa oleh Inspektorat.

“Pemda sudah MoU dengan Polres dan Kejari, sehingga dalam pelaksanannya tidak ada benturan, seiring dalam pembangunan dan Lahat lebih baik,” jelas H Haryanto.

Namun, sambung H Haryanto, dikerjakan sebaik mungkin, jangan pernah menyimpang dalam peruntukannya dalam menyelesaikan administrasi.

“Libatkan masyarakat ketika menjalankan pembangunan. Camat sebagai kepala daerah, supaya dalam monitoringnya, agar dana desa berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Senada, Kajari Lahat, Jaka Suprana SH menjelaskan, agar bisa berkomunikasi sehingga tidak ada kendala kedepannya ketika dikelola.

“Pola mari kita ubah, jangan sungkan-sungkan berkoordinasi agar tidak bersinggungan dengan hukum,” ucapnya.
Nah, camat ikut peran aktif dalam pengelolaan dana desa bisa optimal, dengan begitu, masyarakat sejahtera tentunya mekanismenya mesti sesuai perundang-undangan berlaku.

“Libatkan semua warga desa, transparan, paling penting jangan jadi kades otoriter alias bekerja sendiri. Dana desa diterapkan ditengah penduduk,” tukas Jaka. (nur)

Related posts

Leave a Comment