Dewan Nilai Matahari Store Diskriminatif Terhadap Karyawati

LUBUKLINGGAU, MS – Aturan yang ditetapkan pihak Matahari Store yang berada di Lippo Plaza, menjadi sorotan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, karena dinilai diskriminatif terhadap karyawati.

Sebab, dalam rapat yang digelar bersama manajeman Matahari Store dan Hypermart, manajemen Matahari Store mengungkapkan bahwa karyawati tidak dilarang untuk berjilbab, namun harus menggunakan celana (rok/sepan) diatas lutut.

“Itu kan namanya diskriminatif. Mereka memang tidak melarang karyawati berjilbab. Namun, kalau aturan celana harus diatas lutut itu, tentu saja kan percuma bagi mereka yang berjilbab. Sebab, sama saja itu dilarang. Siapa yang mau berjilbab tapi menggunakan celana mini,” ungkap anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali Lukman, Rabu (16/11).

Dijelaskannya, malah manajemen Hypermart yang menurutnya sesuai dengan aturan dan tidak diskriminatif terhadap karyawati, karena bahkan memfasilitasi bagi karyawati yang berjilbab.

“Kalau yang begitu kita terima, sebab kalau semua karyawati tidak berjilbab, diskriminasinya disisi lain, yakni dalam penerimaan karyawati yang tentunya tidak berpihak kepada mereka yang menggunakan jilbab,” kata dia.

Ia mengaku, pihaknya akan terus mengawasi aturan yang dianggap manajemen Matahari Store tersebut, merupakan aturan dari manajemen mereka di pusat.

“Kita akan monitor terus. Kalau memang tidak bisa difasilitasi, akan ada langkah lanjutan untuk hal itu. Jika memang aturannya begitu. Yang jelas, kita yang di Lubuklinggau tidak menerima aturan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Lubuklinggau, Suyitno yang memimpin rapat tersebut menjelaskan, dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait hal yang menjadi miskomunikasi antara manajemen Matahari Store, Hypermat dan pihak Lippo, terkait penerimaan karyawan, karena ada yang belum diketahui pihaknya.

“Tadi kita membahas yang menjadi miskomunikasi antara kita. Termasuk, baru setelah itu kita mengkritik terkait aturan karyawati yang dinilai tidak berpihak kepada yang menggunakan jilbab,” ungkapnya. (sen)