oleh

Diduga DAK Swakelola Dikbud BS, Tiap Pencairan Ada Setor Kedinas

BENGKULU SELATAN, MS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan (BS) mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran tahun 2022 sebesar Rp.17.000.000.000,- lebih. Diperuntukan untuk rehabilitasi beberapa ruang kelas dan lain-lain yang sekarang tahapan pekerjaan rata-rata di atas 40%.

Dari penulusuran awak media di lapangan banyak sekali kejanggalan yang diduga akan berpotensi merugikan negara, dari beberapa sekolah yang ditemui ada penggunaan material yang tidak sesuai speksifikasi seperti penggunaan pasir pantai, satuan harga baja ringan yang fantastis dan lebih parah lagi pihak dinas pada pencairan tahap pertama sudah minta setoran fee sebanyak 6% dari pencairan 25% uang muka.

Pernyataan setoran 6% itu disampaikan salah satu kepala sekolah berinisial L saat klarifikasi berita terkait penggunaan pasir pantai di sekolahnya beberapa minggu yang lalu.

“Ya kesepakatan kami kepsek yang mendapatkan kucuran dana DAK tahun anggaran 2022 ini kami mesti setoran ke dinas 6% setiap pencairan. Karena kami sebelum pencairan dikumpulkan di ruangan salah satu pejabat di Dinas Dikbud, kemudian kami sepakat untuk pencairan 25% tahap pertama setor 6% dulu, diantara kami kepsek ada yang ditunjuk sebagai bendahara yang langsung berhubungan dengan pihak dinas untuk setorkan fee 6%, kepsek berinisial S tempat kami menyetorkanya dan S langsung nyetor keorang dinas,” jelas L.

Masih menurut L, proyek ini bukan swakelola tapi pihak sekolah dikelola oleh dinas.
“Karena yang mengatur itu orang dinas dan saya sebagai kepsek takut pekerjaan ini nanti tidak selesai kalau kami terus ditekan pihak dinas dan kalau ini bermasalah nanti akan saya buka semuanya,” tutup L.

Terpisah Kadis Dikbud Bengkulu Selatan Novianto, S.Sos saat dikonfirmasi terkait pernyataan L, dengan tegas membantah pernyataan L tersebut.

“Bahwa itu tidak benar, saya akan panggil yang bersangkutan,” pungkas Novianto.

Novianto juga meminta kepada pihak media agar tidak memberitakan masalah ini.
“Sudalah semua itu tidak benar tidak ada itu enam persen enam persenan, mungkin si L itu kalian hipnotes dulu sampai dia berkata begitu,” kata Kadis Dikbud kepada wartawan saat dikonfirmasi.

Ditempat lain menanggapi hal ini, Topan selaku salah satu penggiat anti korupsi Provinsi Bengkulu angkat bicara.
“Kalau memang benar pernyataan kepsek L ada setor 6% ke dinas, maka sudah semestinya penegak hukum di Provinsi Bengkulu wajib untuk menyikapi masalah ini. Karena Bengkulu selatan pernah kena ott KPK, terkait hal yang sama jadi jangan sampai kejadian masa lalu akan terulang lagi,” ujarnya. (Bajul)

News Feed