You are here
DPR Desak Presiden, Keluarkan Kepres HEADLINE 

DPR Desak Presiden, Keluarkan Kepres

JAKARTA, MS – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi masih meragukan gebrakan Operasi Pemberantasan Pungli, yang dilakukan kepolisian. Pasalnya, permasalahan pungutan liar sudah menjadi masalah kronis dan klasik, dan mendesak kepada Presiden RI Jokowi untuk segera mengeluarkan Kepres, bahwa dilarang pungutan liar dijalanan, sebab pungli sering meresahkan supir, maupun masyarakat.

“Ini sebenarnya serius atau pengalihan isu, karena dadak mendadak. Kan dianggapnya begitu,” ujar Aboe dalam diskusi “Pungli, Retorika atau Realita” di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/10).

Aboe pun mempertanyakan fungsi pengawasan di internal lembaga kementrian. Sebab, sebenarnya masalah pungli bisa diberantas tanpa melibatkan pengawas eksternal, jika pemerintah benar-benar serius. Tidak perlu menunggu perintah presiden.

“Kita kan sudah tahu, banyak pungli di tataran birokrasi kita. Karena sudah jelas terlihat dengan kasat mata. Kemana tuh letak pengawasan di kementrian ? Kemana aja, harusnya pemberantasan korupsi bisa dilakukan sejak lama. Ini ujug-ujug karena presiden mau, langsung gerak OPP. Mudah-mudahan tidak hangat-hangat tahi ayam,” beber Politisi PKS ini.

Meski demikian, lanjut Aboe, DPR khusunya Komisi III mendukung dan akan mem-backup penuh gebrakan OPP tersebut. Ia pun berharap kepolisian bisa memberantas pungli-pungli di berbagai sektor. Khususnya, di tubuh Polri sendiri.

“Masih ada banyak. Ada 4 yang besar (punglinya). Pertama, lapas. Kedua, imigrasi. Ketiga, SIM. Keempat, tilang,” ungkap Aboe.

Untuk itu, baik pemerintah maupun kepolisian harus secara berkesinambungan melakukan gebrakan tersebut. Sehingga, anggapan masyarakat terkait pengalihan Isu Pilkada karena presiden turun langsung tidak menjadi benar.

“Mudah-mudahan bukan lagi karena Ahok ini presiden. Masyarakat kita kan sudah cerdas menilai,” katanya.

Karenanya, menurut Aboe, perlu kerja keras bersama antara pengawas kementrian, lembaga pengaduan masyarakat, pemerintah dan kepolisian untuk memberantas pungli dari negeri ini.

“Akan lebih kuat lagi kalau di Kepres kan. Karena yang kita kawal ini kawan-kawan kita sendiri,” pungkasnya.

“Ombudsman harus lebih banyak suaranya. MenPAN juga harus ada suaranya. MenPAN jabarkan mana yang banyak korupsinya, jangan usrusin jabatan doang. KPK juga jangan ambil yang kecil-kecil aja. KPK bukan alat pemerintah harus independen. Harus jadi supervisi polri dan lembaga lainnya,” tandasnya. (Ak/In)

Related posts

Leave a Comment