You are here
Fatal, Pembangunan Balai Biaro Baru Pakai Pemborong DAERAH HEADLINE 

Fatal, Pembangunan Balai Biaro Baru Pakai Pemborong

MURATARA, MS – Polemik tidak selesainya pembangunan Balai Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2016 terjadi prosedur fatal dalam pelaksanaannya.

Informasi yang dihimpun dilapangan pengerjaan tersebut sangat fatal karena tidak dituntaskan dalam setahun penganggaran, bahkan dikerjakan oleh pihak ketiga.

“Penggunaan DD tidak sama dengan proyek menggunakan APBD menggunakan pihak ketiga (pemborong), tapi adanya pemberdayaan masyarakat setempat dengan Tim Pelaksana berupa swakelola dan kades menjadi penanggung jawab,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, memang ada dua tahap pengerjaan, yakni dana 60 persen dan dana 40 persen dengan menerapkan hitungan hari pengerjaan. Dan, pengerjaan ini harus tuntas dibawah 25 Desember 2016 untuk di-SPJ-kan.

“Kalau memang tidak bisa selesai, tidak ada tahun lanjutan tapi menimbang hasil pengerjaan dan sisa dana dikembalikan. Ini jelas bermasalah, karena tidak bisa dilanjutkan akibat tutupnya tahun anggaran,” jelasnya.

Tidak hanya itu, sisa dana senilai Rp 258 juta dirasakan lebih dari cukup untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Bahkan, hitungan pihaknya ada dana Rp110 juta yang bersisa sesuai dengan Rancangan Anggaran Pembangunan (RAB).

“Belum lagi ada dana 10 persen dari setiap pencairan DD untuk program pemberdayaan masyarakat. Ditahun 2016 ada sekitar Rp31 juta untuk kegiatan tersebut, namun belum dijalankan oleh Pj Kades Syaiful (alm) dan diserahkan kepada Kades Syahrul Jauzi untuk program Sosialisasi Hasil Pertanian. Namun dikatakan Syahrul dana itu tidak ada lagi, semuanya untuk kegiatan fisik,” tambahnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan pembangunan Balai Desa Biaro Baru ini diserentakan dengan pembangunan Taman Kanak-kanak (TK) dengan ana pengerjaan total Rp354.382.500. Disaat masih dijabat Pj Kades Syaiful Kusnadi (alm)  pelaksanaan pengerjaan 60 persen. Namun dimasa Kades Syahrul Jauzi tidak ada pengerjaan lanjutan.
Padahal, ada pencairan tahap 40 persen pada November 2016 lalu. Tetapi dengan instruksi camat bersama kades, dilaksanakan pembangunan oleh pihak ketiga. Namun makin runyam karena pemborong meninggalkan pengerjaan yang tidak tuntas. Logikanya, dengan hitungan 40 persen dana atau sekitar Rp358 juta ini, bangunan TK maupun Balai Desa selesai 100 persen. Apalagi, pengerjaan TK dianggap sudah 80 persen tinggal pengecatan dan lantai dan Balai Desa 30 persen dan total dua kegiatan ini dianggap 60 persen sesuai pernyataan kades, bahkan pembangunan TK dianggap berhutang kepada pihaknya sekitar Rp40 juta, namun tidak ada bukti administasi penggunakan uang tersebut.

Kades Biaro Baru, Syahrul Jauzi mengatakan bahwa ia dilantik  Oktober 2016 lalu menjabat sebagai Kepala Desa definitif, melanjutkan proses pembangunan Dana Desa (DD) untuk balai desa biaro baru. Pencairan 60 persen tahap pertama yang dikelola oleh PJS Kades. Namun diduga pembangunan tersebut terealisasi 30 persen dari 60 persen.

“Kami tidak mau melanjutkan pembangunan dan pencairan tahap kedua balai desa tersebut. Syahrul mengaku tidak berani melanjutkan pembanguan tersebut karena tidak mencapai target 60 persen dan meninggalkan hutang upah tukang dan material mencapai ratusan juta rupiah,” jelas ia.

Ia mengakui, bahwa saat itu dirinya baru dilantik belum tau sepenuhnya mengerti cara mengelola DD. Untuk melanjutkan dana 40% sehingga dirinya tetap koordinasi kepada pak camat  dan pak camat pun menyarankan untuk menggunakan pemborong guna menutupi kekurangan dari realisasi yang hanya 30% itu.

“Pada saat itu saya sempat meragukan apa yang disarankan oleh pak camat,akan tetapi pak camat selalu meyakinkan saya karena pihak pemborong adalah keluarga dari mantan istrinya, dan dia yakin betul sama si pemborong bahwa pembangunan itu akan cepat selesai 100 persen,” jelas Jauzi.(dhiae)

Related posts

Leave a Comment