GMNI: Ambil Alih Aset yang Dikuasai Asing

LUBUKLINGGAU, MS – Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Lubuklinggau, melakukan aksi di Simpang RCA, Selasa (28/2/2017) sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi massa ini mengajak masyarakat untuk menuntut agar pemerintah pusat mengganyang perusahaan asing yang tidak mematuhi aturan di Indonesia dan lawan Nekolim.

Ketua DPC GMNI Angga Juli Nastionsyah didampingi Sekretaris Pensi Alexander saat diwawancarai mengatakan, UUD 1945 sudah mengamanatkan agar kekayaan alam yang tekandung dalam wilayah Indonesia harus dimanfaat sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, Indonesia juga memiliki UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

UU itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Minerba. Artinya, dengan dua aturan itu maka pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan seperti PTFI untuk membangun smelter agar mineral yang diekspor memiliki nilai tambah.

“Presiden Jokowi untuk melaksanakan Trisakti. Yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ambil alih asset Negara yang dikuasai asing,” ujarnya.

Dalam catatan GMNI, keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) selama ini justru telah memberikan kerugian besar. Parahnya, katanya, PTFI juga bertindak arogan dan menghina.

“Pemerintah Indonesia memang sudah sepatutnya menunjukkan sikap tegas terhadap pihak-pihak asing yang selalu arogan dan menghina. Hanya saja, katanya, pemerintah Indonesia juga perlu dukungan untuk menghadapi Freeport. Gejolak yang semakin kencang ini tentu perlu dukungan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dukung pemerintah,” tegasnya.

Dikatakan dia, pemerintah justru harus melaksanakan reformasi agrarian, agar masyarakat bisa aman terhadap pangan mereka. Dan seluruh bangsa Indonesia bersama-sama mengawal agar asset bangsa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Seluruh elemen bangsa, kami mengajak memberikan pengawalan dan dukungan bagi pemerintah menegakan wibawa negara dan melaksanakan Trisakti,” ungkapnya. (Dhiae)