Ikut Assessment Belum Tentu Dapat Jabatan

PRABUMULIH, MS – Sebanyak 46 pejabat SKPD di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih mengikuti assessment, yang merupakan salah satu kriteria untuk mengukur potensi dan kompetensi untuk menduduki jabatan.

Meskipun demikian, pejabat yang ikut assessment belum sepenuhnya menjamin untuk menduduki posisi jabatan kosong ataupun jabatan untuk penambahan SKPD baru berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah (SOPD). Hal ini diungkap Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, Rabu (9/11).

“Ya, kita tahu akan ada beberapa pejabat SKPD yang memasuki masa pensiun. Tetapi, belum pasti bisa juga ada perombokan total, atau ada yang pindah naik rolling. Kan belum tahu hasilnya. Apalagi yang ikut semua kepala dinas esselon III dan II,” kata Ridho.

Ridho mengungkapkan, untuk mengisi jabatan penting yang ditinggal pejabat yang sudah pensiun, dirinya akan tetap menjalankan lelang jabatan untuk mengisi jabatan tersebut. “Kita akan lakukan lelang jabatan. Saat ini banyak yang muda-muda dan berpotensi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Prabumulih, Drs H M Ali MSi menambahkan, tercatat 46 pejabat mengikuti assessment di Yogyakarta. “Seluruh kepala SKPD ikut serta mulai dari esselon II dan III. Gelombang pertama ada 23 dan gelombang kedua ada 23 pejabat,” ujarnya.

Meskipun assessment merupakan potensi dan kompetensi untuk duduki jabatan masing-masing SKPD, sambung Ali, namun kewenangan tetap ada di tangan Walikota. “Tetap hak mutalak Walikota. Hanya saja dengan assessment ini kemampuan atau potensi lebih terukur. Hasil assessment akan disampaikan langsung oleh pihak LPP kepada Walikota. Sesuai kesepakatan hasil tersebut akan diketahui 1 bulan setelah waktu pelaksanaan,” pungkasnya. (nor)