You are here
Lahat Zero Coruption, Pemda MoU Dengan BPS DAERAH HEADLINE 

Lahat Zero Coruption, Pemda MoU Dengan BPS

LAHAT, MS – Cegah korupsi dikabupaten Lahat, Pemerintah daerah adakan Memorendum of Understanding (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama (PKS) ditanda tangani oleh bupati Lahat Cik Ujang SH dan Kepala badan statistik Ir H Chairunita Kurniartha, bertempat di ruang Oprom Sekretariat Pemda, Selasa (27/8/2019).

Dalam acara penandatangan MoU Survey Penilaian Integritas Bupati Lahat Cik Ujang.SH dalam sambutannya menyampaikan, pada kesempatan yang berbahagia menyampaikan apresiasi kepada semua yang hadir dan mengajak untuk bersama- sama berkomitmen
dalam melakukan survey penilaian integritas, yang merupakan salah satu upaya pencegahan dilakukan untuk mendorong kesadaran akan resiko korupsi dan merupakan program KPK rentan korupsi dalam mengdentifikasi area kegiatan inti serta mengukur keberhasilan korupsi di pemerintah daerah.

“Survey penilaian integritas kegiatan dilakukan dengan cara memetakan resiko korupsi gratifikasi dalam layanan, suap/seperti penggelembungan anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai, jual beli jabatan hingga rekayasa dalam pengadaa barang dan jasa. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk melihat efektifitas sosialisasi mengenai korupsi, whislebkower system dan upaya anti korupsi dan lainnya,” jelasnya.

Untuk itu mari bersama mewujudkan komitmen integritas dalam pencegahan korupsi dari pada menindaknya. Hadirnya SPI sebagai bentuk program yang dapat memberikan peringatan dini, (Early Warning) dilingkungan OPD dalam rangka mempersempit ruang dan peluang dan yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam penyelenggaran pemerintahan dan penggelolaan keuangan di OPD masing- masing.

“Semoga dengan MoU dan perjanjian kerjasama survey penilaian integritas yang kita selenggarahkan ini akan mampu menekan kemungkinan terjadinya korupsi dan pada akhirnya kita harapkan Kabupaten Lahat dapat menjadi Kabupaten ” Zero Curuption,” pungkasnya.

Kepala badan statistik Ir H Chairunita Kurniartha menjelaskan, ini merupakan pemetaan rencana kerja yang bertujuan mengurangi dan mengatasi koripsi yang dilakukan pemerintah daerah.

Sambungnya, dimana hasil hasil dari itu akan mengetahui suatu indikator, oleh KPK dan KPK sendiri akan mengintruksikan pemerintah, jadi badan pusat statistik (BPS) sendiri bertugas pengumpulan data.
“Tugas BPS Diini hanya mengumpulkan data,” tegasnya

Hadir pada penandatanagan MoU Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, Wakil H. Haryanto.SE MM MBA, Kepala BPS Kabupaten Lahat Ir. Hj. Chairanita Kurniarita M.Si, assisten, staf ahli, jajaran OPD, Sekwan dan para Kabag dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. (nur)

Related posts

Leave a Comment