Lubuklinggau Menuju Kota Metropolis Madani

LUBUKLINGGAU, MS – Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrembang) merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.  Namun lagi-lagi setiap usai pelaksanaan musrembang selalu saja banyak usulan program yang tak mampu diakomodir secara penuh lantaran keterbatasan anggaran.
“Lubuklinggau merupakan kota perdagangan dan jasa, maka dari itu Pemkot Lubuklinggau harus piawai menyiasati program pembangunan mengingat Lubuklinggau tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) layaknya Kabupaten Musirawas maupun Kabupaten Muratara,” tegas Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe saat membuka musrembang tingkat Kota Lubuklinggau, Selasa (21/3/2017).
Secara kasat mata walikota menjelaskan kalau sektor perdagangan dan jasa di Kota Lubuklinggau sudah berjalan.  Ini ditunjukkan dengan roda ekonomi yang berjalan dari pagi sampai pagi.
“Pasar inpres blok A dan B akan kita bangun 5 lantai, bila pembangunan pasar sudah selesai dilaksanakan maka sektor perdagangan akan kian pesat bergerak.  Hanya saja kita belum memiliki kawasan industri hilir untuk menampung hasil dari SDA dari kabupaten tetanga, dan hal ini yang harus segera kita siasati,” tambahnya.
Tak hanya sektor pembangunan saja program kesehatan juga terus kita tingkatkan.  Bahkan untuk di Sumsel sendiri Lubuklinggau merupakan satu-satunya kota di Sumsel yang menindak lanjuti program berobat gratis yang dicanangkan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin.
“Arah pembangunan Kota Lubuklinggau sebagai kota perdagangan dan jasa mulai berjalan, kedepan saya berharap Lubuklinggau bisa menjadi kota metropolis yang madani,”jelasnya.
Sementara Kepala Bappeda Litbang Kota Lubuklinggau, Hj Farida Aryani mengatakan ada 474 usulan yang masuk saat musrembang tingkat kelurahan yang disingkronisasi pada musrembang tingkat kecamatan menjadi 412 usulan.
Sementara usulan dari FKPD ada 250 usulan, dan 363 usulan teknis perangkat daerah. Dari total usulan ini hanya 437 usulan yang akan dibahas pada musrembang tingkat Kota Lubuklinggau melalui dana APBD dan 46 usulan melalui APBD Provinsi dan 130 usulan melalui dana APBN (E proposal). (Dhiae)

News Feed