You are here
Pemda Terapkan Perda Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak BENGKULU HEADLINE 

Pemda Terapkan Perda Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

Bajul 15

BENGKULU SELATAN, MS – Guna menyukseskan Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, Pemerintah daerah (Pemda) Bengkulu Selatan melalui kecamatan mengintruksikan desa/kelurahan untuk membuat Peraturan desa (Perdes).

Rapat itu sendiri dipusatkan di Desa Gindu Suli, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Jumat (18/2019).

Dalam rapat itu Kepala desa (Kades) bersama perangkat, BPD serta anggotanya dan puluhan warga desa yang hadir melakukan pembahasan drap Perdes No 5 Tahun 2018. Bahkan, dalam pembahasan itu sendiri berlangsung a lot. Hal itu dikarenakan selama ini hewan ternak seperti sapi, kerbau dan hewan sejenisnya yang dipelihara memang tidak pernah dikandangkan.

Dalam sambutannya Kades Gindu Suli, Bobi Erawan AMd mengharapkan kepada warga desa untuk sepakat bersama agar menaati peraturan yang sudah ditetapkan secara bersama. “ Mudah-mudahan warga dapat mengerti dalam hal ini,” ujar Bobi yang masa jabatannya akan berakhir bulan Oktober 2019 ini.

Dikatakan Bobi, hasil dari keputusan Perdes ini nanti, pihaknya akan menjadi pelaksana sekaligus eksekutor dari perdes itu sendiri. “Jadi sekali lagi kami berharap agar benar-benar kita menaatinya supaya tidak ada pihak yang akan dirugikan. Ya, karena pada intinya Perdes dibuat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari warga baik pemilik hewan ternak maupun warga lainya untuk bisa saling menjaga usahanya masing-masing. Perdes bukan kita buat untuk pemecah di masyarakat namun perdes kita buat hanya untuk mencoba memberikan yang terbaik untuk semua pihak,” tegasnya.

Sementara Ketua BPD Yanto menjelaskan, dalam drap Perdes No 5 Tahun 2018 bagian kelima tentang Pelelangan Hewan Ternak Pasal 11 salah satunya ayat ke 5 dimana uang hasil pelelangan hewan ternak yang tidak diketahui pemilik dan/ atau perternaknya, merupakan pendapatan desa dan disetor seluruhnya ke kas desa.

“Ya, semua saran dan koreksi ini akan kami terima. Sekaligus saran-saran yang sudah kita sepakati ini, akan menjadi acuan untuk perivisian Perdes No 05 tahun 2018 sebelum kita ajukan kebagian hukum Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan,” tutup Ketua BPD. (bajul)

Related posts

Leave a Comment