You are here
Pemekaran Kabupaten Gelumbang Tinggal Menunggu Moratorium HEADLINE POLITIK & PEMERINTAHAN 

Pemekaran Kabupaten Gelumbang Tinggal Menunggu Moratorium

MUARA ENIM, MS – Presidium Pemekaran Kabupaten Gelumbang (PPKG) menggelar pembahasan langkah dan tindak lanjut perjuangan terkait pembentukan Kabupaten Gelumbang pada Sabtu, (20/07/19), di Sekretariat PPKG Jalan Lintas Gelumbang-Palembang.

Hal ini tindak lanjut perjuangan pembentukan Kabupaten Gelumbang dalam ajang silaturahmi tersebut, dengan dihadiri sebanyak 11 para calon anggota DPRD terpilih Zona 3 Kabupaten Muara Enim periode 2019 hingga 2024 serta anggota DPRD yang masih aktif.

Bukan hanya itu, unsur Kecamatan Gelumbang, tokoh masyarakat, agama dan para pengurus Presidium Pemekaran Kabupaten Gelumbang/PPKG yang juga turut meramaikan kegiatan tersebut.

Ketua Presidium, H Rani Kodim SH, yang juga anggota DPRD terpilih mengungkapkan, kondisi perjalanan usulan pemekaran Kabupaten Gelumbang sejauh ini tinggal menjemput bola ke tingkat pusat.

“Perjuangan kita memang sempat terhenti sejenak, karena suasana perpolitkan tengah hangat waktu itu. Kini kita merapatkan barisan kembali setelah banyaknya masyarakat mempertanyakan perkembangan DOB Gelumbang, dan sekarang mengajak 11 calon anggota DPRD terpilih Dapil 3 buat bersinergi merapatkan barisan. Ya, alhamdulilah mereka mendukung sepenuhnya,” ungkapnya.

Dewan Penasehat dan Pelindung PPKG Ir, H Hanan Zulkarnain MTP, menambahkan pertemuan ini guna menindaklanjuti pembentukan Kabupaten Gelumbang, dan mensinergikan 11 calon anggota DPRD terpilih Zona 3 massa 2029-2024 serta para dewan masih aktif.
“Perjalanan usulan DOB Gelumbang sejauh ini tinggal memproses rekomendasi dari Kemendagri Pusat, dan tinggal menunggu moratorium dibuka oleh Presiden Jokowi,” tambahya pria tersebut.
“Usulan calon Kabupaten Gelumbang secara administrasi maupun geografi cukup lengkap dan layak, dibanding daerah lainnya yang punya usulan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB). Nah, calon Kabupaten Gelumbang sudah direkomendasikan layak oleh Universitas dan DPRD Kabupaten/Provinsi. Terlebih telah ditandatangani gubernur dan bupati, bahkan telah memiliki peta yang didukung beberapa daerah perbatasan dengan wilayah calon Kabupaten Gelumbang,” ungkap Hanan.

Dikatakan Hanan, kini tinggal merapatkan barisan bersinergi dengan para calon DPRD terpilih guna mengadakan audensi ke Bupati, Gubernur, DPR RI, DPD guna meminta dukungan memproses terkait rekomendasi ke Kemendagri.
“Bahkan pun sebaliknya pula menggedor dan mendesak Presiden Jokowi membuka moratorium,” pungkasnya.

Sementara itu, Hadiono salah satu calon anggota DPRD Dapil 3 terpilih tengah aktif sebagai anggota DPRD menyebutkan, saatnya bersatu dan menghilangkan perbedaan yang ada pasca pesta demokrasi Pileg dan Pilpres April 2019 lalu.

“Saya dari awal mendukung dan terus berjuang untuk calon pemekaran Kabupaten Gelumbang. Diharapkan calon DOB Gelumbang yang tinggal selangkah lagi ini dapat berjalan aman dan lancar nantinya,” tukasnya. (red/jn)

Related posts

Leave a Comment