You are here
Pemkot Bersama PT Cikencreng Bahas Kejelasan Lahan DAERAH HEADLINE 

Pemkot Bersama PT Cikencreng Bahas Kejelasan Lahan

LUBUKLINGGAU, MS – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau bersama pihak PT Cikencreng duduk bersama membahas kejelasan 1.200 Ha lahan yang masih dikuasai Cikencreng berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang akan berakhir pada 31 Desember 2017 mendatang, Senin (19/12/2016).

Rapat yang digelar di Oproom Moneng Sepati tersebut, dipimpin langsung Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, Wawako Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar, Plt Sekda Kota Lubuklinggau, H A Rahman Sani, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya, lalu Dandim 0406/MLM (Musirawas-Lubuklinggau-Muratara), Letkol Inf M Thohir, Wakapolres Lubuklinggau, Kompol Suryadi, Mantan Sekda Kota Lubuklinggau H Akisropi Ayub dan H Zainudin Anwar serta Perwakilan BPK dan BPKP Sumsel, Pihak PT Cikencreng dan BPN.

Plt Sekda HA Rahman Sani saat dikonfirmasi usai rapat tersebut menjelaskan, pihaknya duduk bersama dengan PT Cikencreng dengan tidak membahas proses gugatan Cikencreng terhadap 11 persil lahan yang dihibahkan.

“Kita duduk bersama, cari win-win solution kedepan. Pertimbangan hukum yang masih berjalan silahkan saja, tapi kita sudah sepakat akan ada pembentukan tim terpadu antara Pemkot dan Cikencreng,” ungkapnya.

Sementara, Kabag Hukum Setda Lubuklinggau, Hendri Hermani menyampaikan, memang pada pertemuan ini untuk mencari solusi.

“Proses hukum sedang berlanjut,  dimana BPN menjadi tergugat dan Pemkot adalah tergugat intervensi. Dari sini, maka disimpulkan bentuk tim terpadu, dan ini diluar dari konteks gugatan Cikencreng,” jelasnya.

Pada dasarnya, memang  Cikencreng menganggap apa yang dikeluarkan BPN terhadap asset yang dibangun oleh Pemkot diluar prosedural. Akan tetapi, Pemkot masih bisa mengajukan sertifikat. Terlebih, sesuai surat BPN nomor 19 tahun 2009 bahwa lahan dikuasai dengan catatan tanah tidak ditelantarkan dan bayar kewajiban termasuk pajak.

“Atas dasar inilah Pemkot menginginkan adanya win-win solution, apalagi keadaan sekarang sudah tidak sesuai dengan tata ruang karena bukan lagi perkebunan, termasuk tidak lagi melanjutkan HGU mereka. Pemkot juga terus melanjutkan perkara yang ada termasuk pasca perkara (inkrah),” kata dia.

Dilain pihak, Mantan Sekda Kota Lubuklinggau, H Akisropi Ayub yang saat itu juga menjadi asisten Setda mempertegas, dari sejak mereka melepas lahan hingga saat ini, perusahaan tidak memanfaatkan usaha mereka.

“Tidak ada ceritanya Cikencreng mau menguasai lagi lahan yang sudah dibangun Pemkot. Karena jelas, dulu lahan yang dilepaskan untuk Pemkot seluruhnya 500 Ha, itu direncanakan untuk perkantoran, perguruan tinggi dan lain-lain, dimana 30 Ha dimanfaatkan untuk fasilitas umum dengan 11 persil. Saat dibangun Pemkot sudah sesuai prosedur termasuk dari Cikencreng,” tegasnya.

Menurutnya, Cikencreng seharusnya tidak memperkeruh dengan mengangkat kembali atas sertifikat Pemkot yang dikeluarkan BPN.  Apalagi, saat ini lahan tersebut ditelantarkan saja tidak dimanfaatkan.

“Apapun itu, kedua belah pihak harus berkoordinasi, karena pemerintah melalui BPN tidak akan membatalkan atas lahan ini,” ungkapnya. (Dhiae)

Related posts

Leave a Comment