You are here
Prana: Pelantikan Pejabat Kewenangan Ekskutif DAERAH HEADLINE 

Prana: Pelantikan Pejabat Kewenangan Ekskutif

LUBUKLINGGAU, MS – Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mempertegas, bahwa kewenangan terhadap kebutuhan pejabat adalah kewenangan eksekutif, dalam hal ini kepala daerah, karena menurutnya, jabatan kepala daerah dan wakilnya adalah jabatan politis.

“Tentu ini kebijakan politis juga. Politisnya, agar program dan visi-misi kepala daerah bisa terlaksana dengan baik. Sebab, ada yang menyinggung jabatan Sekwan tidak koordinasi lagi dengan anggota DPRD, sementara hal itu keliru. Karena, kewenangan ini adalah kewenangan eksekutif,” ungkapnya.

Dijelaskannya, apa yang sudah ditetapkan, sudah sesuai dengan kompetensi dan kinerja yang sudah ada. Terlebih, pemerintah daerah juga dituntut untuk melaksanakan assessment dan lelang jabatan sesuai PP 18 tahun 2016.

“Perombakan ini juga akan terjadi pada tataran pejabat fungsional seperti kepala sekolah, guru, pegawai puskesmas dan lainnya. Termasuk juga, upaya perombakan terhadap jabatan di Perusahaan Daerah (Perusda) di PT Linggau BISA dan petugas di PDAM TBS, karena ada beberapa pejabat yang pensiun yang masih ingin berkiprah dan berbuat di Kota Lubuklinggau,” jelasnya.

Hal itu, direncanakannya dilakukan pada Januari ini, bahkan pihaknya sudah melakukan perombakan terhadap Pengurus di Masjid Agung As Salam, pasca studi ke beberapa masjid, seperti Sunda Kelapa yang managemennya bagus.

“Sementara, terkait beberapa OPD yang belum memiliki kantor, kita kan sudah ada gedung baru dua lantai yang bisa digunakan untuk perkantoran. Gedung baru ini bisa digunakan Diskominfo dan OPD lainnya jika memang membutuhkan,” ungkapnya. (Dhiae)

Related posts

Leave a Comment