You are here
Program Tapera, Beban Baru Bagi Rakyat di Tengah Pandemi EDITORIAL HEADLINE 

Program Tapera, Beban Baru Bagi Rakyat di Tengah Pandemi

Oleh : Siti Muslikhah
(Aktivis Dakwah Musi Banyuasin)

Semenjak wabah covid-19 semakin menyebar luas di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah mengimbau agar masyarakat membatasi aktivitas yang biasa dilakukan di luar seperti bekerja, belajar dan beribadah dilaksanakan dari dalam rumah. Berbagai tindakan dilakukan guna mencegah penularan virus covid-19, mulai dari social distance dan pisical distansce yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Minggu 15 Maret 2020, kemudian diikuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang resmi berlaku tanggal 31 Mei 2020.

Dengan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat sejumlah lapangan usaha menutup kegiatannya. Akibatnya sejumlah masyarakat dirumahkan sementara dari pekerjaannya, bahkan ada yang harus kehilangan pekerjaan. Masyarakat jadi tidak memiliki penghasilan, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Biaya hidup yang harus mereka keluarkan tidaklah sedikit. Untuk makan sehari-hari saja mereka harus mengeluarkan uang yang cukup besar karena harga kebutuhan pokok yang tinggi, tagihan listrik, air, biaya pendidikan, kesehatan bahkan yang tidak punya rumahpun harus mengeluarkan biaya kontrak rumah setiap bulan. Ditambah lagi dengan pajak yang diberlakukan pemerintah mulai dari pajak kendaraan, bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pembelian barang, dan lain-lain. Lalu dari mana mereka mendapatkan uang untuk membayarnya ?

Sayangnya hal ini tidak membuat pemimpin negeri ini peka terhadap persolan masyarakatnya. Buktinya, ditengah kesulitan hidup pada masa pandemi wabah covid-19, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang justru bukan membantu mengurangi beban hidup masyarakat, tapi justru menambah beban hidup mereka. Mulai dari menaikkan tarif iuran BPJS yang akan berlaku 1 Juli 2020 mendatang, menaikkan tarif dasar listrik, pun mulai Januari 2021 gaji para para pekerja, baik PNS maupun swasta akan dipotong untuk membayar iuran Tapera.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2020. Tapera merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemenuhan kebutuhan papan bagi para pekerja dengan sistem upah berdasar UU No.4 Tahun 2016 dan memenuhi kewajiban konstitusi sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Lewat program ini, gaji dari seluruh pekerja, baik PNS maupun Swasta, akan dipotong, baik yang sudah punya rumah maupun belum. Besaran iuran yang wajib di bayar adalah 3 persen dari gaji. 2,5 persen ditanggung oleh pekerja sendiri dan 0,5 persen di tanggung pemberi kerja. Iuran ini akan dipungut sejak pertama mendaftar hingga pensiun nanti.
Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro mengatakan Program serupa Tapera sudah lazim dilaksanakan diberbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan. Beliau juga menjelaskan Pengesahan Peraturan (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera oleh Presiden Joko Widodo menjadi landasan bagi BP Tapera untuk segera beroperasi. Dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta, (Kompas.com 7/6/20).

Program Tabungan Perumahan Rakyat ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pengamat properti sekaligus Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida meminta pemerintah memperjelas aturan iuran tersebut. Pasalnya, iuran Tapera akan berlangsung dalam jangka panjang. Dia mengatakan, jangan sampai iuran ini justru membuat masyarakat menjadi antipati lantaran tidak jelas juntrungannya.

Paulus Totok Lusida menilai Tapera memang dibutuhkan lantaran masih banyak kekurangan perumahan. Data kementerian PUPR mengungkap kekurangan perumahan per 2019 lalu mencapai 7,6 Juta unit. Targetnya, angka tersebut bisa dipankas menjadi 5 juta unit tahun ini, dan 2,6 juta di 2024. Salah satunya melalui Program Sejuta Rumah. (CNN Indonesia, 3/6/20).

Menurut pengamat Tata Kota dan perumahan Yayat Supriatna, tidak ada jaminan bagi peserta untuk memiliki rumah. Ketika diakumulasikan tabungan tersebut belum tentu bisa dapat rumah. Karena harga rumah semakin hari akan semakin mahal. (CNN Indonesia, 4/6/20).

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang pun menuturkan keberatan atas program baru ini. Tapera justru dianggap semakin membebani pengusaha dan pekerja. Apalagi bisnis saat ini sedang terpuruk. Bahkan pengusaha di DKI mengusulkan PP ini dicabut saja. (kompas, 4/6/20).

Inilah bukti buruknya sistem kapitalisme yang diasopsi negeri ini. Negara dibenarkan dan dilegalkan melepaskan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Justru tanggung jawab tersebut kemudian dibebankan kepada masyarakat sendiri dan perusahaan. Tentu hal ini akan menjadikan mayarakat yang punya modal (uang) saja yang bisa memiliki rumah, sedang masyarakat miskin yang tidak punya uang bisa jadi hidupnya menggelandang karena tidak memiliki rumah. Begitupun perusahaan tentu mereka tidak mau menanggung kerugian jika mereka harus menanggung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi karyawannya. Pasti mereka akan berusaha mendapatkan keuntungan, sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan. Lalu bagaimana nasib masyarakat?. Tentu dapat dipastikan masyarakat akan semakin menderita.

Adakah solusi dalam mengatasi persoalan ini?
Islam sebagai agama yang sempurna, yang berasal dari Allah SWT, pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan telah memberikan solusi untuk setiap permasalahan kehidupan berupa syariat Islam yang di bawa oleh Rasullah SAW yang wajib diikuti oleh setiap manusia. Syariat Islam memiliki mekanisme dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Mekanisme Pemenuhan Rumah Menurut Hukum Islam
Dalam pandangan islam, rumah termasuk kebutuhan pokok bagi setiap individu masyarakat selain pakaian dan makanan. Kebutuhan pokok tersebut menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah SAW sebagai kepala negara hingga para khalifahnya telah menetapkan dan menjalankan kebijakan ini.

Ada tiga tahapan mekanisme pemenuhan kebutuhan rumah menurut hukum islam.
Pertama, negara memerintahkan semua kaum laki-laki (yang mampu) untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Selain itu, negara juga memfasilitasi mereka untuk dapat bekerja, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, ataupun memberikan bantuan lahan, peralatan, dan modal. Dengan demikian, pemerintah dan fasilitas untuk bekerja tersebut memungkinkan mereka untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya bahkan kebutuhan tambahan lainnya.
Namun, kemampuan dan keahlian bekerja setiap orang pasti berbeda-beda. Hasil kerjanya tentu berbeda-beda. Pada gilirannya kemampuan pemenuhan kebutuhan juga berbeda-beda. Sebagian orang mungkin mampu membeli rumah mewah, sementara yang lain hanya bisa membeli rumah sederhana, atau sekedar menyewa. Lalu bagaimana jika upah mereka tidak mencukupi untuk membeli, membangun atau menyewa rumah ?

Kedua, kewajiban kepala keluarga, ahli waris dan kerabat.
Mereka yang tidak mampu membeli, membangun, atau menyewa rumah sendiri, mungkin karena penghasilannya tidak mencukupi atau tidak mampu bekerja, maka pada gilirannya akan menjadi kewajiban kepala keluarga, ahli waris dan kerabatnya, sebagaimana aturan (hukum) Islam dalam menyantuni makanan dan pakaiannya.
Allah SWT berfirman: “ Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal (QS. Ath-Thalaq : 6) ; dan “ Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. “ (QS. At-Taubah : 24). Sedangkan Rasulullah SAW bersabda : “ Mulailah memberi nafkah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu, ibumu, ayahmu, saudara laki-lakimu, dan saudara perempuanmu, kemudian kerabatmu yang jauh,” (HR. Nasa’i).

Ketiga, Kewajiban Negara.
Jika tahap 1 dan tahap 2 tidak bisa menyelesaikannya, maka giliran selanjutnya adalah negara yang berkewajiban menyediakan rumah. Dengan menggunakan harta milik negara atau harta milik umum dan berdasarkan atau ijtihad untuk kemaslahatan umat, maka para khalifah bisa menjual (secara tunai atau kredit dengan harga terjangkau, menyewakan, meminjamkan, atau bahkan menghibahkan rumah kepada orang yang membutuhkan. Sehingga, tidak ada lagi individu rakyat yang tidak memiliki atau menempati rumah.
Demikian gambaran singkat mengenai mekanisme pemenuhan rumah rakyat di dalam sistem Islam. Hasil yang diperoleh dari setiap pelaksanaan mekanisme tersebut cukup jelas dan menjadi tanggung jawab negara demi menjamin pemenuhan rumah bagi setiap individu rakyat. Tidak boleh ada warga yang terlantar dan menjadi gelandangan (tuna wisma).

Wallahu a’lam.

Related posts

Leave a Comment