You are here
Proyek Pengerjaan Leandclearing Pemkab Muratara Sedari Awal Diduga Bermasalah DAERAH HEADLINE 

Proyek Pengerjaan Leandclearing Pemkab Muratara Sedari Awal Diduga Bermasalah

MURATARA, MS – Proyek pengerjaan leandclearing kawasan perkantoran Pemkab Muratara yang baru-baru ini ditindak lanjuti unit Pidkor Polres Muratara, sedari awal memang diduga bermasalah.

Sebut saja soal proses ganti rugi jalan kawasan perkantoran Pemkab Muratara hingga keluarnya audit BPK yang menjelaskan pengerjaan proyek leandclearing Pemkab Muratara tersebut kurang volume. Padahal proyek pengerjaan kawasan Pemkab Muratara tersebut telah menelan anggaran miliaran rupiah.

Kasat Reskrim Polres Muratara, AKP Dedi Rahmad Hidayat melalui Kanit Tipikor, IPDA Nanang Kosim kepada wartawan baru-baru ini mengaku masalah leandclearing halaman Pemkab Muratara yang mencuat dalam LHP BPK, hingga saat ini masih terus didalami. Meskipun pihak rekanan dalam hal ini Direktur PT Gunung Mas Indah yakni Ibnu Akil telah mencicil kelebihan pembayaran senilai Rp 15 juta ke rekening kas daerah namun proses pengumpulan data di Polres Muratara tetap berlanjut.

“Masih tahap pengumpulan data, namun pihak rekanan sudah mulai melakukan pencicilan,” jelasnya.

Bukti pencicilan ini dijelaskan Nanang disetorkan ke unit Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening 191.30.00001 milik Kas umum daerah Kabupaten Muratara tertanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.52 WIB. Dengan keterangan setor balik PT Gunung Mas Indah atas pengerjaan leandclearing kawasan perkantoran Muratara.

“Sudah dua orang yang dimintai keterangan yakni Indra Ali Aimil selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Muratara, dan Ibnu Akil selaku Direktur PT Gunung Mas Indah Lestari,” tambahnya.

Sekedar mengingatkan, diketahui di tahun anggaran 2018 Dinas PUPR telah menganggarkan pekerjaan landclearing kawasan perkantoran Pemkab Muratara senilai 500 juta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muratara. Hal ini sangat aneh dan tidak singkron dikarenakan setelah lewat satu tahun anggaran Dinas PUPR baru melakukan dan menganggarkan penyusunan dokumen AMDAL senilai Rp500 juta dibarengi dengan kembali menganggarkan pekerjaan landclearing pada satu titik lokasi yang sama senilai Rp4,5 miliar.

Tidak cukup sampai disitu, Pemkab Muratara melalui Dinas PUPR di tahun anggaran 2020 kembali menganggarkan penyusunan dokumen AMDAL senilai Rp1 miliar.

Dan pekerjaan landclearing yang dianggarkan pada tahun 2019 diketahui menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan jika dokumen kontrak pekerjaan tersebut berbeda dengan pelaksanaan.

BPK: Pekerjaan Landclearing Pusat Perkantoran Muratara Kurang Volume

Dinas PUPR Pemkab Muratara pada TA 2019 menganggarkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp246.093.287.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp237.479.845.957,00 atau sebesar 96,50%, yang salah satunya merupakan pekerjaan landclearing kawasan pusat perkantoran Pemkab Muratara. Namun, pekerjaan landclearing kawasan pusat perkantoran Pemkab Muratara pada Dinas PUPR kelebihan pembayaran sebesar Rp99.613.548,09.

Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran (TA) 2019 Nomor:33.A/LHP/XVIII.PLG/06/2020, tertanggal 15 Juni 2020.

Pekerjaan landclearing berupa pembersihan lahan dan jalan, serta pembuatan saluran dalam blok lahan bekas perkebunan sawit yang akan dijadikan kawasan perkantoran Pemkab Muratara.

Dijelaskan BPK, pekerjaan itu dilaksanakan oleh PT GI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 002/600/KONTRAK/PPK-IAA/DPUPR/IV/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar Rp4.490.825.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 100 hari kalender dari tanggal 29 April sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% berdasarkan BAST Hasil Pekerjaan Nomor 002/600/BASTHP/PPK-IAA/DPUPR/2019 tanggal 10 Juli 2019. Pemkab Muratara telah membayar sesuai SP2D.

“Berdasarkan hasil reviu terhadap analisa harga satuan pekerjaan penyiapan lahan yang disusun oleh pelaksana pekerjaan diketahui terdapat penggunaan alat berat bulldozer,” ujar BPK.

“Sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, alat berat bulldozer tidak dibutuhkan untuk penyiapan lahan berupa jalan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan karena koreksi harga satuan item pekerjaan penyiapan lahan,” sambungnya.

Lebih lanjut diuraikan BPK, nilai kekurangan volume tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Pelaksana dan PPK serta diketahui oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran. Hasil pembahasan kelebihan pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hitungan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 08/PHPF/INTERIM MURATARA/02/2020 tanggal 26 Februari 2020, yang diantaranya menyatakan bahwa semua pihak telah mengakui dan sepakat atas hasil perhitungan.

“Total kelebihan pembayaran untuk paket pekerjaan Landclearing Kawasan Pusat Perkantoran Pemkab Muratara sebesar Rp99.613.548,09 (Rp47.375.423,69 + Rp52.238.124,40),” tutup BPK.

Pemilik Lahan Tolak Ganti Rugi Jalan Kawasan Perkantoran Muratara

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Pemkab Muratara) bekerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Palembang, melakukan penilaian taksiran harga lahan yang akan dibebaskan oleh Pemkab Muratara, untuk pembuatan jalan menuju bakal kawasan perkantoran

Pasalnya, setelah keluar harga taksiran dari KJPP Palembang untuk lahan sebanyak 36 bidang tanah di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, ditolak oleh 31 orang pemilik lahan dari total 33 orang pemilik. Penolakan tersebut karena harga taksiran yang dikeluarkan oleh KJPP terlalu rendah dari harga yang diharapkan pemilik lahan.

Tabrani, salah satu pemilik lahan yang menolak taksiran harga dari KJPP Palembang, menyampaikan bahwa penolakan tersebut bukan karena mereka tidak mendukung program pembangunan dari Pemkab Muratara.

Namun penolakan tersebut karena harga yang dikeluarkan oleh KJPP Palembang terlalu rendah. Bahkan harga yang dikeluarkan jauh dari harga awal saat dirinya membeli lahan miliknya, yang katanya akan diganti untung.

“Bukannya kami tidak mendukung program pemerintah, coba bayangkan, saya beli tanah itu seharga Rp35 juta, tetapi harga hasil taksiran KJPP hanya Rp25 juta. Bukannya untung kalau menerima, saya akan buntung,” kata tabrani, Minggu (3/10/2019).

Tabrani mengatakan, bahwa dirinya akan menerima andai harga yang ditawarkan tidak merugikan. Namun bila harga yang ditawarkan tetap demikian, maka ia akan tetap menolak.

“Waktu itu kan Bupati datang sendiri katanya mau diganti untung, lah kalau seperti ini saya rugi, saya tidak muluk-muluk meminta harga. Setidaknya di atas harga saat saya dapatkan lahan ini,” pinta dia.

Sementara itu, Kepala DLHP Muratara, Zulkifli, mengatakan bahwa harga tersebut merupakan harga taksiran dari KJPP, dan harga tersebut belum baku dari pemkab Muratara, penolakan diterima oleh pihaknya akan didiskusikan kembali.

“Itukan harga taksiran kalau diterima ya harga itu akan dipakai, bila ditolak maka akan dilakukan musyawarah hingga ada titik temu harga,” terang Zulkifli. (Dhia)

Related posts

Leave a Comment