LUBUKLINGGAU, MS – Tumpukan sampah yang berada di dekat Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Lubuklinggau, mulai dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Binjai, sebagai persiapan agar lokasi tersebut tidak mengganggu acara Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Lubuklinggau yang dipusatkan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau yang baru.
Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe saat melakukan sidak ke DKP menjelaskan, Paripurna HUT Kota Lubuklinggau dipastikan bakal menggunakan tenda roders dulu untuk sementara, dikarenakan Gedung Paripurna DPRD belum siap dipakai.
“Intinya, Oktober mendatang sampah-sampah ini sudah tidak ada lagi, nanti akan ditimbun dengan tanah dan bakal dijadikan taman,” ungkapnya, Selasa (13/9).
Ia menjelaskan, untuk pembangunan Gedung DPRD sendiri, sejumlah gedung utama sudah jadi, kendati memang ada beberapa item yang masih dalam proses penyelesaian (Finishing).
“Gedung Sekretariat dan Dewan sudah selesai, tapi memang meubelernya belum masuk. Beberapa yang tinggal finishing, seperti teras, jalan dan beberapa item lain. Nanti satu orang dewan satu ruangan. Yang jelas, bulan Oktober mendatang, dewan dipastikan sudah bisa berkantor di gedung baru,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala DKP Kota Lubuklinggau, Kgs Effendi Feri mengaku, pihaknya telah menambah armada untuk memindahkan sampah ke TPA Binjai. Bahkan, pihaknya telah melakukan penimbunan tanah sekitar 40 mobil di lokasi tersebut.
“Solusinya, kita akan pinjam mobil, sebab armada kita yang ada kan terbatas. Seminggu ini saja, sudah ada tanah sekitar 40 mobil yang ditimbun. Target kita, H-7 sebelum acara semuanya sudah rampung,” jelasnya.
Sementara untuk anggaran operasional pemindahan sampah, Feri menjelaskan bahwa pihaknya akan menggunakan anggaran retribusi dari masyarakat yang dikumpulkan secara rutin perbulan.
“Kita ada anggaran retribusi atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKP selama ini, sebab memindahkan sampah itu kan perlu dana operaional, jadi anggaran itu yang akan kita gunakan dan nanti akan kita koordinasikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Lubuklinggau,” ungkapnya. (sen)