You are here
Serap Aspirasi Masyarakat, Anggota DPRD Dapil II Gelar Reses DAERAH HEADLINE 

Serap Aspirasi Masyarakat, Anggota DPRD Dapil II Gelar Reses

MUBA, MS – Guna menyerap aspirasi masyarakat, enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melakukan reses. Keenam anggota DPRD Muba itu yakni Ketua DPRD Muba Abusari SH MSi, Ketua Komisi III Amrie, Anggota DPRD Evra HardiAdhy SE, Rustam SSos,Suparman Sy Bahri dan Ciptaro Kusro.

Kegiatan itu sendiri dipusatkan di lapangan sepakbola Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sabtu (18/02/2017).

Hadir pada kesempatan itu Danramil Babat Toman, Kapolsek Babat Toman, Camat Babat Toman,SKPD, FKPD Kades/Lurah Sekecamatan Babat Toman, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para undngan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Abusari SH MSi mengatakan reses ini digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota dewan khususnya Dapil II.

“Kita disini untuk menyerap aspirasi masyarakat baik itu bidang pembangunan. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” kata Abu saat pemaparannya di depan seluruh masyarakat Kecamatan Babat Toman, Sabtu ( 18/02/2017).

Menurut Abu, kegiatan reses tersebut telah sesuai dengan yang diatur pemerintah melalui UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Dimana aspirasi masyarakat yang diserap untuk bahan usulan yang akan dipilih pada penyusunan pembangunan untuk anggaran tahun selanjutnya. “Setiap aspirasi masyarakat akan ditampung oleh anggota DPRD Kabupaten Muba,” pungkasnya.

Ia pun mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang sudah berkenan hadir pada kegiatan tersebut. “Sambutan masyarakat cukup terbuka ini menandakan masyarakat kita sudah mempunyai rasa kepentingan untuk memajukan daerahnya,” tegasnya.

Sebenarnya, dengan adanya reses yang dilakukan ini anggota DPRD dapat mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat. Sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan di berbagai daerah di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya di Kecamatan Babat Toman.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, menurut Abu  kegiatan reses ini dilakukan untuk mendukung dan mengoptimalisasi kinerja DPRD Muba guna kemajuan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

“Sejauh yang kita ketahui bersama, situasi dan kondisi masyarakat kita saat ini memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga menuntut anggota dewan juga memiliki kemampuan yang cepat, tanggap dan tinggi dalam menyerap apa yang terjadi di masyarakat. Dan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan itu sendiri,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi III Amrie menuturkan dari kegiatan reses tersebut akan didapatkan  masukan dan usulan dari masyarakat terkait pembangunan. “Semua masukan akan menghasilkan catatan bagi anggota DPRD untuk dibawa ke masa persidangan untuk dipertimbangkan serta di tindaklanjuti. Jika aspirasi itu dapat dimasukan kedalam rencana kerja tahun depan,” ujar Amrie politis PPP ini.

M Isa Ibrahim warga Babat mengatakan, aspirasi yang menjadi perbincangan hangat yaitu soal pemerintahan Desa Babat yang sampai saat ini sudah sekitar 6 tahun tidak memiliki pembangunan baik bangunan infrastruktur maupun yang lainnya. “Kami warga pun kompak mengadu kepada wakil rakyat, untuk sebaiknya ditindak lanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat Musi Banyuasin khususnya Kecamatan Babat Toman,” kata Isa.

Menurut Isa, terkait masalah pemekaran kabupaten dirinya maupun mewakili masyarakat tidak sependapat untuk dimekarkan. “Ya, kalau memang ingin dimekarkan, ibu kota Kabupaten Muba dapat di Kecamatan Babat Toman. Saya nilai kalau ibu kota berada di Babat Toman  tempatnya sangat strategis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap kepada DPRD Muba agar dapat merehap kantor camat yang saat ini kondisi bangunan kantor Camat Babat Toman sudah terlihat bocor.

“Selain itu honor guru agar dapat di naikan gajinya, sekarang ini gajinya  Rp1 juta perbulan. Dan terkait masalah K2 kami mohon kepada dewan agar dapat memperjuangkan nasib honorer K2 kalau bisa di angkat jadi PNS,” pungkasnya. (hdm)

 

Related posts

Leave a Comment