You are here

Pengurusan Perizinan Membutuhkan Kesadaran Para Pengusaha

LAHAT, MS – Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu (PMPTSP Kabupaten Lahat Hery Alkafi AP MM melalui Sekretaris Ir Nyimas Zuairiah Aini mengatakan, dalam hal perizinan itu membutuhkan kesadaran para pengusaha, sejauh ini para pengusaha yang ada di kabupaten Lahat telah memiliki kesadaran itu. “Mereka yang membutuhkan izin itu, untuk itu mereka mengurus perizinan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/12). Meski demikian Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu ( PMPTSP) tidak hanya tinggal diam tetap menjalankan survei terhadap izin usaha yang dimiliki…

Read More

OSS Permudah Proses Perizinan

LUBUKLINGGAU, MS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Lubuklinggau, menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) di Diamond Room Cozy Hotel, Kamis (12/12). Sosialisasi diikuti 100 peserta diantaranya para camat, perwakilan OPD terkait, pelaku usaha dan asosiasi pengusaha. Walikota H SN Prana Putra Sohe melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Setda Kota Lubuklinggau Agus Sugianto menilai perizinan melalui OSS ini sangat tepat dalam melayani kepentingan masyarakat. “OSS ini mempermudah proses perizinan sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi serta persaingan…

Read More

Program Sipise Mempermudah Pengawasan Investasi

PALEMBANG, MS – Guna menarik investasi dan mempercepat perizinan usaha, pemerintah membuat sebuah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan Sipise. Sistem tersebut dibentuk ‎BKPM RI diseluruh BPM di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memantau investasi yang masuk. Hal Itu dikatakan, Kepala BPM-PTSP Kota Palembang, Ahmad Zajuli, Senin (9/1/2017). ‎ Ia menjelaskan, bahwa ‎setiap investasi yang masuk diperlukan izin. Dengan adanya Sipise, setiap perizinan yang masuk dan diterbitkan diketahui oleh pemerintah pusat. “Sipise sangat efektif dan jelas, karena izin penanaman modal secara langsung diketahui. Seperti berapa…

Read More

Perizinan, PBJ Dan Pelayanan Publik Paling Banyak Bermasalah

PALEMBANG, MS – Paradigma negatif yang berkembang dimasyarakat terkait perizinan melahirkan gratifikasi, pungli dan penyalahgunaan kewenangan. ‎Untuk itu, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mendorong proses pengadaan dan perizinan untuk dibenahi dan dengan elektronik. Tugas dalam bidang pencegahan adalah mengkaji sistem administrasi negara. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK RI),  Kgs Ahmad Badarrudin dalam paparannya mengatakan, pelayanan prima sangat terkait dengan aparatur pemerintah. Banyak yang harus dimiliki oleh aparatur negara, yakni harus berintegritas dan berkompetensi. “Dengan aparatur yang berinterigas dan berkompetensi maka dapat melayani masyarakat”, katanya. Lebih jauh beliau mengatakan, area…

Read More