Data BPS Dinilai Tak Layak Jadi Acuan

LUBUKLINGGAU, MS – Juru Bicara (Jubir) DPRD Lubuklinggau, Sutrisno Amin dalam kegiatan rapat paripurna LKPJ menegaskan, pendataan angka pengangguran di Lubuklinggau yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) Lubuklinggau yang menyebutkan angka pengangguran mengalami kenaikan setiap tahunnya, disebutnya adalah sebuah data yang salah.

Sebab, Ketua Partai Hanura Lubuklinggau ini mengungkapkan, data yang disajikan BPS itu tidak sinkron dengan data naiknya nilai investasi, naiknya pertumbuhan ekonomi meningkat, sekaligus pendapatan perkapita yang juga naik.

“Jadi perlu digaris bawahi bahwa data dari BPS itu salah. Masak pertumbuhan ekonomi meningkat, nilai investasi dari Rp800 juta naik jadi Rp1.8 triliun. Artinya banyak tenaga kerja yang terserap seperti hadirnya Lippo, JM dan lain sebagainya. Harusnya berbandinglah,” kata dia.

Apalagi, Sutrisno mengungkapkan, Perda tentang tenaga kerja sangat jelas. Minimal 60 persen tenaga kerja harus tenaga kerja lokal. “Jadi dimana letak pengangguran yang terus bertambah itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa data bps itu salah dan tidak layak jadi acuan,” tegasnya.

Sementara itu, Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengatakan, persoalan data pengangguran yang meningkat disuguhkan BPS itu, kemungkinan besar cara membaca BPS yang berbeda.

“Mungkin masyarakat diusia tamatan SMA sedarajat yang melanjutkan ke perguruan tinggi di Lubuklinggau dianggap pengangguran. Harusnya bersyukur dong semakin banyak perguruan tinggi, berarti tingkat pendidikan kita bagus,” kata Nanan.

Secara kasat mata saja, beberapa investor sudah masuk ke Lubuklinggau. Mulai dari alfamart, indomaret, Lippo, JM, Rs Arbunda dan lain sebagainya. “Alfamart dan indomaret saja satu unit menampung 5 orang. Coba kalikan 150, berarti sudah 750 pekerja terserap. Lippo juga 750 orang. Itu salah satu bukti nyata. Dan perda tentang tenaga kerja lokal sudah kami tegakkan. Jadi menurut saya data BPS sepertinya salah,” tegas dia. (dhiae)