You are here
Dewan Pers Verifikasi Faktual Media Metro Sumatera DAERAH HEADLINE NASIONAL 

Dewan Pers Verifikasi Faktual Media Metro Sumatera

MS 3

PALEMBANG, MS – Dewan pers melakukan verifikasi faktual perusahaan media Metro Sumatera. Verifikasi itu dilakukan langsung oleh Hendry CH Bangun Wakil Ketua Dewan Pers di kantor Metro Sumatera di Jalan Lebak Mulyo, Palembang, Jumat (11/10/2019) malam.

MS 1“Alhamdulillah perusahaan media Metro Sumatera sudah verifikasi factual oleh dewan pers. Bang Hendry CH Bangun datang langsung melakukan verifikasi faktual,” ujar Direktur Utama Metro Sumatera, Novas Riady SKom.

Menurut Novas, verifikasi factual ini merupakan tindak lanjut dewan pers yang sudah terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi kepada Metro Sumatera. “Tahun 2017 Metro Sumatera sudah terverifikasi adminitrasi oleh dewan pers,” ungkap mantan wartawan harian Berita Pagi ini.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun membenarkan sudah melakukan verifikasi faktual terhadap media di Sumatera Selatan. “Ya, kita sudah melakukan verifikasi faktual media Metro Sumatera dan Extranews,” kata Hendry.

Dikatakan Hendry, verifikasi perusahaan pers sangat penting karena keprofesionalan dan perlindungan terhadap wartawan guna mewujudkan kemerdekaan pers.

“Perusahaan media yang sudah siap, memenuhi regulasi Dewan Pers, peraturan Dewan Pers tentang perusahaan media. Media sendiri yang harus proaktif, dan siap secara administrasi, Dewan Pers bakal datang langsung ke perusahaan itu dan akan verifikasi faktual,” pungkas Hendry.

Ia membeberkan Dewan pers tidak pernah mempersulit verifikasi media asal semua syarat dan ketentuan dilengkapi.
“Proses verifikasi untuk perusahaan media tidak lama, prosesnya sekitar satu jam, jika perusahaan media sudah siap secara administrasi secara lengkap,” ungkapnya.

Hendry menambahkan jika perusahaan sudah mempunyai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM harus menerapkan kode etik jurnalistik, serta perusahaan harus menyertakan wartawannya ikut uji kompetensi. “Kode etik jiwanya atau marwahnya dalam jurnalistik,” tegasnya.

Dewan Pers mengingatkan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengkaji ulang segala bentuk kerja sama dengan media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers.

Pelanggaran terhadap hal itu, akan ada sanksi tersendiri bagi Pemerintah Daerah antara lain, mengembalikan dana yang telah dikeluarkan sekaligus memberikan teguran kepada media yang bersangkutan.

“Ada beberapa kasus, pasang iklan di media yang tidak berbadan hukum, tidak punya NPWP, terbit tidak teratur, jadi temuan. Artinya, pemda harus mengembalikan uangnya,” kata Hendry.

Hendry mengaku, akan membuat surat edaran yang kira-kira bunyinya, media yang terverifikasi administrasi sudah memenuhi ketentuan tentang perusahaan pers sebaimana dimaksud dalam UU Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Perusahaan Pers, Standar Kompetensi, sehingga layak atau dapat dijadikan mitra kerja.

“Dalam waktu dekat edaran akan kami sebar ke seluruh Pemda di seluruh Indonesia,” ujarnya. (red)

Related posts

Leave a Comment