oleh

Enam Bulan Tertunda, Sekolah Swasta ‘Menjerit’

LUBUKLINGGAU, MS – Seluruh sekolah swasta di Kota Lubuklinggau mempertanyakan dana  sekolah gratis Juli-Desember 2016 yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dana sekolah gratis dari Pemprov Sumsel ini memang dinanti-nantikan oleh sekolah swasta didaerah,sebab dari dana inilah mereka membayar gaji guru honor,dan karyawan disekolah termasuk operasional sekolah.

Namun sejak, Juli-Desember banyak guru honor yang tak bisa dibayar, termasuk sejumlah operasional terhambat dan berhutang dengan pihak lainnya.

Direktur Yayasan Budi Utomo Lubuklinggau, Elven Asmar, Senin (6/2/2017) mengatakan bahwa belum ada kejelasan dari Pemprov soal dana sekolah gratis yang terhutang tersebut. Pihaknya berharap dana tersebut segera dibayarkan agar dapat membayar gaji guru dan keperluan sekolah lainnya.

“Belum tahu kejelasannya seperti apa, informasinya akan dibayar tapi tidak tahu kapan, yang kasian guru-guru honor mereka tidak gajian, ada yang sudah enam bulan ada juga yang baru dibayar 2 bulan, kita nungguin dana itulah,” terang mantan ketua DPRD Lubuklinggau ini.

Dijelaskannya, keterlambatan pembayaran dana sekolah gratis tidak hanya terjadi di Kota Lubuklinggau, namun dialami juga sekolah swasta di Kabupaten Musi Rawas dan Muratara. Mirisnya, penundaan ini hanya terjadi disekolah swasta.

“Informasinya sekolah negeri sudah dibayar, seharusnyakan jangan seperti itu, kalau negeri dibayar, sekolah swasta juga dibayar jangan terhambat seperti ini,” tambahnya.

Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Lubuklinggau ini menyarankan agar pemerintah provinsi menghapuskan saja sekolah gratis tingkat SMA/SMK jika sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan SMA/SMK,sebab kalau dipaksakan sama saja menyiksa perguruan swasta.

“Jangan diujung masa seperti ini dana sekolah gratis yang dulu jadi jargon politik malah terhambat seperti ini, jangan habis manis sepah dibuang,” ketusnya.

Senada, Kepala SMK Muhammadiyah Lubuklinggau, Jumarno. Ia juga mempertanyakan kapan pemprov akan mencairkan dana sekolah gratis twiulan 3 dan 4 tahun 2016. sebab, sekolah saat ini banyak berhutang karena dana tersebut macet.

“Iya benar itu, guru terunda gajinya, karena sekolah swasta mau bayar gaji dari dana sekolah gratis itulah, SPP kita tidak ada, jadi hanya mengandalkan dana dari pemerintah,” kata dia.

Terpisah, anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hasbi Asadiki mendorong Disdik Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menuntaskan persoalan tersebut, demi pendidikan yang berkelanjutan, sebab seluruh sekolah memang hanya mengandalkan dana dari pemerintah baik provinsi maupun sharing daerah.

“Kita akan menanyakan ini ke Kadisdik, kita mendorong agar segera diselesaikan, kasian juga sekolah swasta didaerah,” pungkasnya. (Dhiae)

News Feed