Hore....TPP ASN Bakal Segera Cair

LUBUKLINGGAU, MS – Meski hanya dibayar dua bulan, Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe pastikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bakal cair dalam waktu dekat.

“Sekitar Rp 8 miliar anggaran dibutuhkan untuk membayar TPP ASN dilingkungan Pemkot Lubuklinggau,” tegas Wajo usai menggelar rakor bersama seluruh OPD, terkait pentusunan program di tahun anggaran 2022, Selasa (26/10).

Tunjangan kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekaligus motivasi bagi kalangan ASN, diharapkan Nanan (panggilan akrab Prana, red) terus dapat memacu kinerja ASN tak hanya meningkatkan kedisiplinan namun juga mampu membentuk ASN yang berkwalitas dan berdedikasi tinggi.

“TPP akan direaliasasikan sesuai pengajuan yang disampaikan masing-masing OPD. Tahun ini hanya dibayar dua bulan, sementara tahun depan, diupayakan TPP full 12 bulan dengan ketersediaan anggaran Rp43 miliar,” tambah wako.

Tak hanya itu Wako juga menegaskan pihaknya juga tetap berupaya menyedot masyarakat daerah lain agar datang dan berkunjung ke Lubuklinggau. Walaupun kegiatan yang dilaksanakan bukan dalam suasana merealiasasikan program Ayo Ngelong ke Lubuklinggau yang sudah diundur 2023.

“Mudah-mudahan kedepan pandemi terus berkurang. Tahun depan, kami bakal mengoptimalkan pelaksanaan event kegiatan yang bisa meramaikan Kota Lubuklinggau,” ucap dia.

Lebih jauh dia menerangkan, pembangunan infrastruktur akan dikurangi pada 2022, termasuk kegiatan fisik yang melekat di PUPR hanya disiapkan 20 persen dari seluruh anggaran tersedia.

Kecuali kegiatan di Dinas Perkim, bakal tetap diupayakan terutama untuk mengalokasi pembangunan fisik di lingkungan masyarakat.

Kemudian anggaran kegiatan lainnya tetap berjalan normal seperti penganggaran di Disdik dan Dinkes.

Masih kata wako, program lainnya yang perlu dievaluasi yakni mengenai realisasi UHC (Universal Health Coverage, red) atau sistem penjaminan kesehatan masyarakat yang menyedot anggaran cukup besar.

“Apalagi selama masa pandemi, waktu efektifnya terpotong selama berapa bulan. Padahal kami sudah bayar selama setahun,” ucap dia.

Wako menambahkan, hampir seluruh kota/kabupaten di Indonesia mengalami hal yang sama. Bahwa pandemi merusak tatanan kegiatan dan anggaran. Banyak terjadi refokusing, ditambah lagi sistem keuangan yang juga turut terganggu. “Mudah-mudahan 2022, tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (Dhia)