oleh

Rakor DPD JPKP Muba, Persiapkan Pelantikan Pengurus

MUSI BANYUASIN, MS – Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (DPD-JPKP) tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan digelar di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin pada Mei 2018 mendatang.

Hal ini terungkap setelah rapat koordinasi (Rakor) dipimpin oleh Ketua DPD JPKP Muba, Idhamuddin yang dihadiri 24 orang pengurus tingkat Kabupaten berlansung di kantor JPKP Muba Jalan Mulan, Kelurahan Babat Toman Kabupaten, Musi Bayuasin, Minggu (11/02/18).

Ketua DPD JPKP Muba, Idhamuddin didampingi wakil Sekretaris, Cholidah menjelaskan pihaknya mengadakan rapat denga pengurus JPKP ditingkat kabupaten yang ada di Provinsi Sumsel.

“Agenda kerja kita DPD JPKP Muba adalah untuk persiapan acara pelantikan para pengurus DPD JPKP Se-Propinsi Sumatera Selatan. Ya, in shaa Allah pelantikannya bulan Mei 2018 mendatang. Hal itu juga sesuai dengan SK dari ketua Umum JPKP Nomor : 0378/SK/DPP-JPKP/XII/2017 dan pengangkatan Ketua DPW Sumatera Selatan yaitu pak Aziz Azwar,SE telah diterbitkan oleh pimpinan pusat dengan masa bhakti dari tahun 2017-2022,” jelasnya.

Selain itu, dikatakan dia, dalam rapat itu juga menghasilkan banyak pendapat dan ide yang bertujuan membangun. “Mudah-mudahan JPKP semakin solid dan bisa menjadi pendamping pemerintah dalam membangun negeri ini,” pungkasnya.

Sementara Ketua Divisi Infrastuktur, Trisno dan Bendahara DPD JPKP Muba, Isrin Thomas dari Kecamatan Sanga Desa mengatakan JPKP harus terus meningkatkan pendampingan dan pengawasan dari akar rumput yang ada di tingkat desa atau kelurahan dari masing-masing kecamatan dalam kabupaten Muba.

“Kami akan terus membangun kinerja dengan lakukan pendampingan dan pengawasaan pada pemerintahan tingkat desa agar peruntukkan dana desa atau ADD benar-benar tepat guna dan tepat sasarannya. Untuk kinerja jangka pendek yang segera akan di awasi adalah masalah data dan tentang tata cara pembagian atau penyaluran beras untuk keluarga prasejahtera (Rakestra) agar para penerimanya adalah keluarga yang miskin dan tidak terjadi dugaan atau indikasi penyimpangan,” ungkapnya. (SBA)

News Feed