oleh

Segera Usut Tuntas Lahan Plasma, Ijin PT Aburahmi Wajib Dicabut

PALI, MS – Puluhan masa yang berasal Desa Air Itam Kecamatan Penukal , mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), untuk mengusut tuntas tentang permasalahan lahan plasma, yang ada di perkebunan sawit PT Aburahmi, dalam orasi beberapa waktu yang lalu, pedemo meminta dewan dalam hal ini Komisi III DPRD PALI, agar supaya permasalahan ini diselesaikan dengan baik, dan memberikan solusi yang tepat untuk kepentingan masyarakat banyak.

Dalam orasi terbukanya, para pendemo menuntut tiga hal kepada PT Aburahmi diantaranya konversi lahan yang dilakukan PT Aburahmi sebagai pengelola perusahaan di nilai tidak transparan. Selanjutnya para pendemo juga meminta dibekukannya kepengurusan Koperasi Penukal Lestari yang dianggap pendemo tidak becus dalam kepengurusan dan  meminta Kepala Desa Air Itam Timur Ferry Hasbullah yang dinilai pendemo memonopoli pekerjaan di PT Aburahmi.

Perwakilan pihak PT Aburahmi Pamungkas Wicaksono menyampaikan luas lahan inti perusahaan tersebut seluas 1.863,1 Hektar, sementara lahan plasma untuk 700 kk seluas 1400 hektar. Namun hingga saat ini total lahan plasma yang bisa dibuka ada 974 hektar.

Sementara itu Ketua Komisi III H Ubaidillah, DPRD kabupaten PALI, mengungkapkan hal meminta pihak perusahaan, bisa membuka informasi terkait permasalahan ini, sebab didalam lahan plasma ini ada kebohongan, ini terbukti bahwa perusahaan PT Aburahmi melakukan transaksi atas nama koperasi, dan wakil koperasi Penukal Lestari menegaskan tidak ada kegiatan sedikitpun dalam hal.

“Ini saja sudah ada kebohongan publik, apabila ada kecurangan terhadap anggota Petani Plasma, pemerintah daerah wajib mencabut ijin dari PT Aburahmi, akan tetapi akan dicek terlebih dahulu kebenarannya, apabila perusahaan tersebut tidak mematuhi surat keputusan pemerintah daerah maka wajib dicabut, “ tegasnya.

Dia meminta kepada koperasi agar bisa membentuk tim khusus, membahas permasalahan lahan plasma, dan apabila kebocoran didalamnya, dinas terkait yang menanggani permasalahan ini harus membentuk tim khusus, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. (yeng)

 

 

News Feed