Tak Cair Dana Publikasi Media 2017, Soemarjono Bakal Mundur Dari Jabatannya

PALI, MS – Permasalahan anggaran publikasi media, yang terhutang pada tahun 2017 di sekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Ketua DPRD Drs Soemarjono bakal mundur dari jabatannya.

Dia meminta kepada seluruh media yang bekerja sama dengan sekretariatan DPRD, bahwa anggaran publikasi mediasi tak bisa dibayarkan tahun 2017, karena keterbatasan anggaran, sehingga harus terhutang, dan akan direalisasikan pada tahun 2018.

“Sebagai legislator sudah sepatutnya membantu permasalahan, apalagi ini permasalahan publikasi, sebab media merupakan mitra kerja dari DPRD kabupaten Pali, tanpa media pekerjaan apalagi pembangunan tidak bisa terpantau dengan baik, ” ujar Soemarjono, Kamis (19/10/2017).

Dia menambahkan akan semampunya membayarkan dana publikasi media tahun 2017, apabila tidak cair juga pada tahun 2018, dirinya akan mundur dari jabatannya, hutang adalah hutang, hukumnya wajib untuk dibayarkan oleh sekretariatan dewan.

Sementara itu Pimpinan Pali Post, Joko Sadewo SH, memang sangat kecewa sudah di PHP, terkait permasalahan tagihan Advetorial tahun 2017, akan tetapi dengan jawaban ketua DPRD, bahwa dia berjanji untuk memenuhi tuntutan dari seluruh wartawan yang ada.

“Saya berharap kepada sekretariatan dewan, agar bisa bekerja profesional dan proposional, serta bisa ada keterbukaan informasi publik, jangan sampai media di acuhkan, media bukan pengemis, tapi kami media adalah alat informasi masyarakat, ” ucapnya.

Terpisah diungkapkan salah satu perwakilan media, Jensantri wartawan Media Online AMSKY News.com, yang diberi mandat pimpinan perusahaan, untuk mempertanyakan tahun 2016 sebesar Rp 10 juta.

“Kalau melihat jumlah memang kecil, akan tetapi selaku pemegang mandat, sangat dibebankan hal itu, seolah-olah tidak bertanggung jawab menjalankan tugas yang diberikan, dia berharap kepada pemegang kebijakan, mohon kiranya direalisasikan secepatnya, ” tegasnya.

Hal senanda Anelka Wartawan Obor Sumatera, meminta kepada pemangku kebijakan yakni Sekretaris Dewan, agar bisa bekerja profesional, dan jangan ada ketertutupan. (Tim/Yeng)