LUBUKLINGGAU, MS – Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Lubuklinggau yang bakal dihelat Juni 2018 mendatang, masing-masing stake holder yang terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi ajukan pengajuan anggaran ke Pemkot Lubuklinggau.
Tak hanya KPU Kota Lubuklinggau saja namun bawaslu Provinsi Sumsel, Polres Lubuklinggau hingga Kodim 0406 Mura Linggau Muratara ikut usulkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada 2018. Tak tanggung-tanggung, Pemkot Lubuk Linggau menganggarkan Rp31 miliar untuk Pilkada.
Kabag Ops Polres Lubuklinggau, Kompol Agus Slamet menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk pengamanan pilkada Lubuklinggau 2018 dimulai dari tahapan pilkada hingga pelantikan sedang dalam proses perhitungan karena sampai saat ini kami masih menunggu data akurat dari KPU Lubuklinggau. Polres Lubuklinggau akan mengadakan kegiatan cipta kondisi melalui kegiatan ini akan diketahui ancaman yang akan terjadi dilapangan.
“Sebelum pengamanan dilapangan kita akan lakukan pra ops terlebih dahulu, untuk antisipasi saat pelaksanaan. Pengamanan meliputi banyak hal mulai dari pengamanan di TPS hingga pengamanan pribadi calon. Artinya pengamanan akan dilakukan dengan sistem terbuka dan tertutup,” jelasnya.
Lain halnya dengan yang disampaikan Kasdim 0406 MLM, Mayor Inf Khairul Ansori menjelaskan kalau dalam pelaksanaan pilkada 2018 kodim 0406 MLM sifatnya hanya back up Polres Lubuklinggau. “Kami sifatnya hanya back up Polres Lubuklinggau jadi pengajuan anggaran pengamanan satu paket dengan yang diajukan dari Polres Lubuklinggau,” ungkapnya.
Sementara Ketua KPU Lubuklinggau, Efriadi Suherdi mengatakan kalau tahapan pilkada baik ditingkat provinsi hingga kabupaten/kota saat ini sedang disusun oleh KPU RI. Saat ini KPU Lubuklinggau hanya memiliki draf pilkada tetapi draf ini sendiri tidak biaa dijadikan acuan. Hanya saja Oktober 2017 KPU Lubuklinggau sudah adakan seleksi panitia ditingkat kelurahan hingga kecamatan. Hanya saja Juni 2017 sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada 2018 sudah mulai dilaksanakan.
“KPU Provinsi tidak menganggarkan dana satu sen pun, karena pilkada Kota Lubuklinggau 2018 pelaksaanya serentak dengan pilgub Sumsel. KPU Provinsi hanya menganggarkan untuk kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pilkada,” tegasnya.
Untuk asumsi data pemilih 145.693 sementara di 2018 asumsi DPT akan mengalami peningkatan hingga 160 ribu. Sedangkan jumlah TPS bila mengacu pada data lama yakni 379 TPS dengan 40 anggota PPK dengan 216 anggota PPS dengan 400 anggota PPDP dan 2653 anggota KPPS dengan 758 anggota Linmas. “Total anggaran yang kami ajukan lebih dari 31 miliar untuk seluruh tahapan KPU Lubuklinggau tetapi anggaran tersebut untuk satu kali NPHD (penganggaran) sementara lounching pilkada 2018 akan kita laksanakan November 2017,” jelasnya.
Sedangkan tim teknis anggaran Pemkot Lubuklinggau, Mada Kusuma menjelaskan sah-sah saja pilgub anggaranya dompleng pada pelaksanaan pilwako. Tetapi ini bisa dilaksanakan bila anggaran tidak bermasalah.
“Kondisi keuangan Pemkot Lubuklinggau sedang tidak lancar makanya kami akan minta pada Pemprov Sumsel akan ikut menganggarkan dana pilgub bagi daerah yang melaksanakan pilwako. Harusnya Pemprov Sumsel tidak menganggarkan dana pilgub bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada. Ini bukan urusan KPU, tetapi sebagai anak wajar bila kami minta pada Pemprov Sumsel,” tegasnya. (dhiae)
