Jelang Akhir 2016, Wapres Jamin Tidak Ada Pemotongan Anggaran

JAKARTA, MS – Menjelang akhir tahun 2016, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memastikan bahwa tidak akan ada pemotongan anggaran kembali usai dipotong sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp 50 triliun pada pertengahan tahun dan Rp 137,6 triliun belum lama ini.

“Pemotongan ini, kan, Rp 137 triliun, sebelumnya Rp 50 triliun. Jadi sudah Rp 187 triliun, sudah hampir Rp 200 triliun. Jadi kalau ini diperkirakan tidak ada pemotongan lagi,” kata JK, di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (7/10).

Hanya saja, JK mengatakan, dipotong atau tidaknya anggaran masih akan tergantung dari penerimaan negara bulan Oktober, November sampai Desember 2016. Meskipun, dia optimistis bahwa trend penerimaan negara sejauh ini positif karena tambahan dari uang tebusan kebijakan repatriasi dan deklarasi pajak.

“Tetapi, sangat tergantung penerimaan negara bulan ini sampai Desember. Mudah mudahan karena trend pajaknya naik dibanding dengan tahun lalu, jadi cukup baik lah. Walaupun belum mencapai APBN-P tapi dari perbandingan penerimaan 2015, tahun 2016 lebih baik. Jadi saya kira tidak perlu pemotongan lagi. Tetapi sekali lagi sangat tergantung penerimaan Oktober, November, Desember,” papar JK.

Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemkeu) menunjukkan hingga berakhirnya program amnesti pajak periode I pada 30 September 2016, uang tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) mencapai 97,2 triliun. Jumlah itu setara 58,9% dari target tahun ini Rp 165 triliun dan dua kali lipat lebih estimasi DJP sebesar Rp 45 triliun.

Adapun uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 89,15 triliun. Sedangkan harta repatriasi mencapai Rp 137,08 triliun, deklarasi harta luar negeri (LN) Rp 951,16 miliar, dan deklarasi harta dalam negeri (DN) Rp 2.532 triliun. Total dana yang direpatriasi maupun dideklarasi mencapai Rp 3.621 triliun atau 72% dari target. Pemerintah menargetkan dana repatriasi dan deklarasi hingga 31 Maret 2017 masing-masing Rp 1.000 triliun dan Rp 4.000 triliun. (tu/in)