BNPT dan FKPT Gelar Ngopi Coi

PALEMBANG, MS – Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT) Bidang Media Massa, Hukum, dan Humas melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan talkhsow Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia (Ngopi Coi). Kali ini mengangkat tema “Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme”. Kegiatan dipusatkan Kamis (17/09/2020) di Hotel Beston Palembang.

Hadir pada kesempatan itu Kasi Partisipasi Masyarakat BNPT Letkol Laut Setyo Pranowo SH MM, Anggota Dewan Pers, Joseph Adi Prasetyo dan Anggota FKPT Sumsel yang juga Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar. Ketua FKPT Sumsel, Dr Periansya SE MM, Sekretaris FKPT Palembang, Romi Apriansyah, Walikota Palembang yang diwakili Staf Ahli Walikota Palembang, Altur Febrian yang sekaligus membuka acara secara resmi.

Altur Febrian mengatakan tugas pencegahan paham radikalisme dan terorisme bukan hanya tugas dari aparat keamanan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk pelibatan masyarakat.

“Di Kota Palembang ada namanya FKDM Forum Kewaspadaan di Masyarakat, ini adalah salah satu wadah atau media untuk melakukan pemahaman ke masyarakat akan bahayanya paham radikalisme dan terorisme, FKDM ini hanya sampai tingkat Kecamatan, saya ingatkan untuk selalu waspada dan tidak lengah terhadap munculnya paham-paham terorisme dan radikalisme, agar ikut serta dalam mengawal hal tersebut”, tutur Altur.

Ia juga mengatakan sampai saat ini Palembang kondusif, masyarakat aman, insyaAllah Palembang zero konflik.

“Dalam perkembangan teknologi asaat ini, pola penyebaran paham radikalisme juga mengalami perubahan, untuk itu kita harus selektif dalam menggunakan media sosial. Untuk itu ada antisipasi dan perlunya sinergitas pemerintah dan FKPT ini”, katanya.

Ketua FKPT Sumsel Dr Periansya SE MM mengatakan perlunya pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana pelibatan aparatur baik tingkat kelurahan, desa, tni/polri dan pers (jurnalis) tentang literasi informasi mengenai pencegahan terorisme di Sumatera Selatan (Sumsel).

“Pencegahan paham radikalisme dan terorisme bukan hanya tugas FKPT Sumsel, bukan tugas BNPT, tapi tugas semua, pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme sangat penting, apalagi di saat infromasi teknologi yang selalu berkembang saat ini, Kita berharap walaupn saat covid, agar Ibu bapak dapat mensosialisasikan apa yang kita laksanakan hari ini”, kata Periansya.

Letkol Laut Setyo Pranowo SH MM mengatakan banyak yang belum memahami terorisme, bahkan menjustifikasi aksi-aksi terorisme dikaitkan dengan agama tertentu.

“Ini yang salah dalam memeahami terorisme, terorisme dikaitkan dengan agama tertentu, padahal agama tidak mengajarkan paham radikalisme/terorisme. Makanya, jangan sekali-sekali kita menjustifikasi seseorang baik melalui uniform maupun fisik bahwa seseorang itu disebut teroris, ini harus kita lihat dari sikap maupun pandangan seseorang”, tuturnya.

Menurutnya, potensi radikalisme di Indonesia ada, karena kita tidak menggunakan daya tangkal dengan baik. Untuk mengcounter hal itu dibutuhkan pers yang lebih profesional terutama dalam menulis terkait aksi-aksi terorisme. Pola penyebaran paham radikalisme sekarang sudah berubah,

“Yang perlu kita waspadai juga saat situasi saat ini, di tengah pandemi covid-19. Mereka tidak diam, justru mereka mengambil peluang, memanfaatkan situasi covid-19 ini untuk menyebarkan paham tadi”, imbaunya.

Di acara Ngopi Coi ini, praktisi media yang diwakili Joseh Adi Prasetyo (Dewan Pers) mengatakan bahwa saat ini media sosial mulai masuk ke ruang-ruang privat, dari bangun tidur hingga menjelang tidur banyak orang ketergantungan terhadap gawai.

“Saat ini ada 2 virus berbahaya yang mengancam Indonesia, pertama virus covid-19, dan kedua virus paham radikalisme. Saat ini anak-anak terhubung dengan internet lebih lama, ancaman virus ini terus bergerilya di bawah tidak tahu akan muncul ke permkaan. Untuk itu koordinasi di setiap provinsi melalui FKPT adalah sesuatu yang baik dan sangat diperlukan”, kata Stanley.

Menurut Stanley, sapaan akrabnya, media sosial menjadi peran untuk melakukan rekrutmen dan mengajarkan paham radikalisme, mereka bahkan melatih seseorang untuk menjadi seorang teroris, menganjurkan untuk menyasar sasaran-sasaran tertentu melalui internet.

“Media harusnya memainkan peran untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme, karena terorisme ini musuh kita semua. media haru smengambil peran untuk menyadarkan ke masyarakat tentang bahayanya paham radikalisme, Dewan Pers bahkan telah mengeluarkan pedoman tentang peliputan terorisme”, kata Stanley.

Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman peliputan terkait terorisme, yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IV/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme.

“Dulu sebelum ada pedoman, seperti Bom Sarinah pers menjadikan ini menjadi komoditi, disiarkan terus-menerus tanpa data yang rigid, Teman2 media justru menyebarkan ketakutan di masyarakat. Untuk itu PERS haru shati-hati, ikuti prosedur. Media seringkali tidak berhati-hati, Wartawan juga jangan mengamplifikasi hoaks yang beredar, Seperti Margareth Tacher bilang media adalah oksigen utuk teroris”, ujarnya.

Hal ini juga dikatakan Firdaus Komar, Anggota FKPT Sumsel yang juga Ketua PWI Sumsel. Menurut Firko, tidak hanya media massa, tapi dengan informasi yang tersebar di beragam platform media sosial pun juga harus diwaspadai kebenarannya.

“Berkaitan dengan yang mengelola media, kita harus hati-hati berkaitan dengan informasi yang akan kita sharing ke orang lain. Tidak perlu beri informasi jika tidak penting. Kemudian sangat vital bagi kita untuk menjaga keluarga kita dan kita sendiri, kitalah sebagai orang yang menjaga agar kita dan keluarga tidak terpengaruh thd informasi yang tidak jelas, ketiga adalah bagaimana menjaga keutuhan Indonesia”, kata Firko.

Sebagai informasi, roadshow ini rencananya dilakukan di 32 provinsi, tetapi karena pandemi covid-19, 10 provinsi harus di drop out. (Nr)