Bupati Lebong Resmikan Ponpes Nurul Qur’an

LEBONG, MS – Bupati Lebong H. Rosjonsyah Syahili S.Ip. M,Si meresmikan pondok pesantren Nurul Qur’an yang berada di Jalan Raya Tubei, Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Kapolres Lebong AKBP. Ichsan Nur SIK, Kepala Kejaksaan Negeri Tubei Fadil Regan SH. MH, Kepala Pengadilan Negeri Tubei, kepala Kantor Departemen Agama dan jajarannya,) Kepala Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) jajaran Pemkab Lebong dan para undangan lainnya.

Pada kesempatan itu dihadapan puluhan santri dan tamu undangan, Bupati menyampaikan bahwa diera saat ini santri tidak hanya belajar mengaji dan mengaji kitab saja melainkan santri juga harus menekuni bidang umum.

Dengan harapan, ke depan banyak profesi yang bisa dipegang oleh seorang santri, sebab santri juga bisa menjadi pemimpin di masa depan.

”Santri saat ini adalah generasi milenial yang ideal, selain belajar kita suci alquran santri juga harus belajar tentang bidang umum lainnya agar ke depan banyak profesi yang bisa dipegang oleh para santri,” ujar Bupati Rosjonsyah, Rabu (15/7/2020) .

Bupati Rosjosnyah menyambut baik pendirian pondok pesantren Nurul Qur’an tersebut. Sebab menurut Bupati keberadaan pesantren sangat penting untuk membangun ideologi berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.

”Orang beragama kehilangan iman berarti kehilangan segalanya,” singkat Bupati Rosjonsyah.

Sementara itu , Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Qur’an, Ustad Nanang menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung dan membantu pembangunan pondok pesantren Nurul Qur’an.

”Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dan membantu pembangunan pondok pesantren Nurul Quran ini,” ucap Nanang.

Lebih jauh Nanang, mengatakan pendirian pondok pesantren Nurul Quran ini telah mendapatkan izin operasional /NSPP Nomor 51031707001.

”Tentunya izin opersional tersebut merupakan izin bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang melalui serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dulu sebagai legalitas atas kelayakan sebuah lembaga yang disebut pondok pesantren, “demikian Nanang. (ri/ril)