Masalah Tunggakan Peserta Jamsoskes, Pemkot Minta Pemkab Muaraenim Bayar Utang

PRABUMULIH, MS – Pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim membayar tunggakan pasien peserta Jamsoskes sebesar Rp 23 miliar ke pihak RSUD Prabumulih.
Hal ini diungkapkan, Wakil Walikota Andriansyah Fikri SH usai pemusnahan barang bukti ganja di Mapolres Prabumulih, Selasa (17/01/2017).

“Kita minta Pemkab Muaraenim untuk membayar utangnya ke RSUD milik Pemkot Prabumulih. Kalau terus bertumpuk, bisa-bisa RSUD Prabumulih bisa kolep,” pungkas Fikri.

Ia beralasan, saat ini biaya operasional RSUD sudah sangat besar, bahkan kita ada utang ke pihak farmasi dan harus dibayar. “Kalau Muara Enim ini ada utang Rp 23 miliar, dan diangsur tapi belum menutupi,” tegasnya.

Bahkan, dikatakan Fikri, tahun 2015 saja Pemkab Muaraenim belum membayar ke RSUD Prabumulih. “Informasinya ini tidak dianggarkan oleh Pemkab Muara Enim, kalau dilayani bisa membengkak biayanya. Selain itu alasan mereka provinsi yang belum bayar ke Muara Enim,” ungkap Fikri.

Untuk itu, ia meminta Pemkab Muaraenim bisa menyelesaikan kewajiban untuk membayar utang. “Kita melayani masyarakat Muara Enim yang berobat ke RSUD Prabumulih tanpa ada membedakan,” ujarnya.

Ketika ditanya, apakah akan terus melakukan penolakan warga Muara Enim yang berobat ke RSUD Prabumulih? Menurut Fikri keputusan masalah ini antar kedua kepala daerah dalam hal ini walikota dan bupati yang akan melakukan pembicaraan.

“Kalau ada negoisasi dan kebijakan itu ada di walikota dan bupati. Kita minta selesaikan dahulu hutang 2015 dan 2016, sehingga pelayanan akan terus dilakukan,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPD RI dapil Muara Enim-Prabumulih, Abdul Aziz mengatakan, masalah ini harus diselesaikan antar kepala daerah masing-masing. “Antara Walikota Prabumulih dan Bupati Muara Enim harus melakukan pembicaraan dan mengeluarkan kebijakan, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan,” katanya.

Aziz mengatakan, penolakan pasien untuk berobat itu tidak dibenarkan secara teknis. “Harus dilayani, ini rasa kemanusian. Tidak ada urusan uang. Negara wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya,” pungkasnya. (nor)

Thamrin Group