PBB Setiap Tahun Dievaluasi

LUBUKLINGGAU, MS – Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Lubuklinggau setiap tahunnya dilakukan evaluasi guna mengetahui perihal kendala yang dihadapi dilapangan.

Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengatakan bahwa untuk mendongkrak pencapaian PBB pihaknya saat ini realistis. Dirinya menginginkan tercapai tidak tercapai, maka setiap tahun dilakukan langkah evaluasi.

“Aku pinginnya itu ril, itulah yang disampaikan. Tercapai tidak tercapai, itulah upaya. Paling setiap tahun kita evaluasia seperti apa yang tidak tercapai dan apa kendalanya,” kata Nanan.

Disamping itu, orang nomor satu di bumi Sebiduk Semare itu tidak ingin pencapaian PBB dilakaukan rekayasa dan saat ini pihaknya menegaskan realistis.

“Rekayasa itu dalam artian seperti ini, 100 persen nanti dapat hadiah, reward. Nutupnya Lurah, Camat. Tahun ini aku tidak mau seperti itu,” tegasnya.

Nanan mengakui, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pencapaian PBB. Kendala itu yakni masih ada wajib pajak keberatan dengan nilai pajak. Lalu lahan-lahan, ternyata pemiliknya tidak ada di Lubuklinggau. Kendala lainnya adalah dari aparaturnya sendiri yang kurang gencar untuk melakukan upaya-upaya penagihan. “PBB itu dipungut jumlahnya hanya Rp4 miliar,” jelasnya.

Nanan mengungkapkan, jumlah itu tidak signifikan dengan program-program pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal seperti bantuan gratis kepada msayarakat.

“Seumpanya yang gratis-gratis seperti pemberian bantuan sosial uang duka dan pemakaman, bantuan sosial transport pendamping berobat serta bencana alam,” bebernya.

Dijelaskan Nanan, semisal pihaknya memberikan bantuan kemasyarakat dengan gratis hingga puluhan miliar. Sedangkan dari PBB memungut Rp4 miliar. Nah, dioptimalkan pihaknya yakni pemungutan PBB bagi wajib pajak yang memiliki lahan dan memang produktif. “Itu yang ditekankan,” terangnya.

Dari hal tersebut, tambah Nanan, pihaknya alami kendala ketika tanah kosong ditinggal oleh pemiliknya. “Yang kita berat ini tanah kosong ditinggali oleh pemiliknya. Yang kadang-kadang bukan orang sini dan sebagainya,” timpal dia.

Meski begitu, dikatakannya bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) Lubuklinggau yang paling terbesar adalah dari sektor jasa. Seperti perhotelan dan restoran.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lubuklinggau, Imam Senen menjelaskan bahwa laporan keketapan PBB perdesaan dan perkotaan Lubuklinggau 2017 Rp4.071.342.042,. Sedangkan realisasi penerimaan sampai dengan Minggu kedua bulan September 2017 Rp1.997.128.411. “Baru mencapai 49 persen,” ungkapnya.

Pencapaian itu yakni PBB Kecamatan Lubuklinggau Barat I ketetapannya Rp493.359.755, dan realisasinya baru Rp239.966. 526,. Lubuklinggau Barat II ketetapannya Rp425.360.171, dan realisasinya baru Rp244.576.470,.

Selanjutnya Lubuklinggau Utara I ketetapannya Rp198.632.565, dan realisasinya baru Rp83.679.149,. Lubuklinggau Utara II ketetapannya Rp453.928.353, dan realisasinya baru Rp193.688.027.

Kecamatan Lubuklinggau Timur I ketetapannya Rp1.116.295.031, dan realisasinya baru Rp431.736.459,. Kecamatan Lubuklinggau Timur II ketetapannya Rp727.166.552, dan realisasinya baru Rp472.632.105.

Kemudian Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ketetapan Rp208.811.356, dan realisasinya baru Rp98.170.226,. Sedangkan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II ketetapan Rp455.588.593, realisasinya baru Rp232.679.449. (dhiae)