You are here
Yusuf Ishak: Jangan Jadikan LPM Sekadar Penonton Pembangunan Daerah DAERAH HEADLINE 

Yusuf Ishak: Jangan Jadikan LPM Sekadar Penonton Pembangunan Daerah

LUBUKLINGGAU, MS – Ketua DPD LPM Kota Lubuklinggau, M Yusuf Ishak berharap pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan melibatkan melibatkan secara aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan dan pengawasan pembangunan. Sebab, selama ini Yusuf menilai LPM hanya sekadar pelengkap dalam belbagai proses tersebut.

“Hal ini harus dipertegas dengan peraturan walikota (perwal), jadi LPM tidak hanya sekadar jadi penonton dalam hal pembangunan ditingkat kelurahan,” tegasnya.

Lebih jauh diungkapkannya, berkenaan dengan bantuan dana kelurahan pihaknya mengimbau instansi terkait (lurah) sepenuhnya melibatkan LPM, tidak hanya dimintai menandatangani LPJ.

“DPD LPM banyak mendapat masukan bahwa kami tidak dilibatkan sepenuhnya dalam pengerjaan dan pengolaan dan kelurahan. Kami mengusulkan setiap kelurahan membentuk badan usaha milik kelurahan, dan LPM diikutsertakan sebagai pengelolan badan usaha tersebut,” katanya.

Yusuf berharap, Walikota sebagai pemangku pimpinan tertinggi di Kota Lubuklinggau segera meninjau ulang perwal tentang keberadaan LPM, terutama tata tertib pemilihan LPM tingkat kelurahan dan keuangan serta dana LPM. “Kiranya juga Walikota menerbitkan perwal berkenaan dengan dana bantuan kelurahan,” tegasnya.

Kemudian dalam rangka upaya kordinasi hasil masukan baik informasi dan temuan terkait masalah pembangunan disetiap kelurahan yang dirumuskan melalui musrenbang mulai tingkat kelurahan sampai jenjang berikutnya sebagai bahan perencanaan pembangunan setiap tahun anggaran.

“Oleh sebab itu dibentuk DPD LPM sebagai mitra kerja pemerintah sampai tingkat kelurahan, sejalan dengan Permendagri 130 tahun 2018 dan perwal no 2 tahun 2014. Jadi peran DPD LPM memberikan pembinaan kepada LPM tingkat kecamatan dan kelurahan dalam proses pembangunan. Baik itu menggunakan dana APBD maupun dana kelurahan dengan metode dialogis dan pendekatan yang mendekatkan etika serta ketentuan yang selalu bersinergi dengan pihak pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan. Karena LPM itu punya jenjang hingga tingkat pengurus pusat, jadi jangan jalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Terakhir Yusuf meminta peninjauan ulang revisi perwal lebih spesifik lagi, dituangkan melalui juknis dan juklat terkait persoalan pembangunan yang ada di Kota Lubuklinggau guna menggapai visi dan misi  menuju Kota Metropolis Madani. “Intinya DPD LPM tetap komitmen mendukung visi misi walikota dan wakil walikota. Karena kami ingin turut membangun Kota Lubuklinggau sesuai tugas dan fungsi LPM,” pungkasnya.(dhia)

Related posts

Leave a Comment