PALEMBANG, MS – Sebanyak 200 perangkat desa dari berbagai kabupaten /kota di provinsi Sumatera Selatan menghadiri seminar nasional yang diadakan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Tema kali ini mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan. Acara itu digelar di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (25/8).
Sekda Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman dalam mengatakan seminar pengelolaan keuangan dan aset desa mempunyai agenda penting, bahwa dana yang dikucurkan dari APBN sangat besar. “Seminar ini juga bertujuan mengajarkan kepada kepala desa mengenai aturan dan perencanaan pengelolaan dana desa,” jelasnya.
Mukti menuturkan, kepala desa harus bekerja keras, terukur dan smart serta transparansi dalam mengelolah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Dana desa itu cukup besar, jadi gunakanlah sesuai rencana, untuk pembangunan desa yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Kasubdit Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Dudi Hermawan menjelaskan sejak tahun 2015 terjadi perubahan pola dan syarat penyaluran dana untuk tahun 2015 dan 2016. Jika pada tahun 2015 penyaluran DD dilakukan melalui tiga tahap dengan besaran yakni, 40, 40, dan 20 persen. “Sedangkan pada tahun 2016 dilakukan melalui dua tahap dengan besaran 60 dan 40 persen,” jelasnya.
Sementara Direktur Perencanaan dan Indetifikasi Daerah Tertinggal Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Abdul Hamid mengatakan, desa tertinggal lebih memprioritaskan masalah kepada pemberdayaan masyarakat dan akses kehidupan masyarakat desa.
“Pada desa berkembang, lebih diprioritaskan kepada sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dalam pendidikan dan kesehatan. Dan untuk desa maju, diprioritaskan pada sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa,” pungkasnya. (fr)