Massa Gelar Demo Depan Lippo Plaza

LUBUKLINGGAU, MS – Puluhan massa dari Aliansi Pemuda Peduli Lubuklinggau, menggelar demonstrasi didepan Lippo Plaza Lubukinggau, guna menuntut perusahaan milik Mochtar Riady ini, untuk membongkar bangunan yang dinilai mengangkangi peraturan.

Pendemo mendesak pihak Lippo Plaza, untuk bertanggungjawab dengan membeberkan administrasi perizinan, baik itu Amdal, DAS maupun IMB dan DMJ, sebab pendemo menganggap bangunan Lippo Plaza melanggar aturan, karena jaraknya hanya sekitar 1-2 meter dengan bibir jalan.

Unjuk rasa yang awalnya berjalan kondusif pun, berubah gaduh setelah Manager Lippo Mall dan Matahari menemui pendemo dan enggan menandatangani fakta integritas atau perjanjian yang diminta para pendemo.

“Kita semua tahu bahwa ketentuan mendirikan bangunan adalah jarak bangunan dengan AS jalan sesuai undang-undang yaitu 32 meter, kemudian terbit juga Perwal tahun 2012. Tapi, ini kenapa bangunan Lippo Plaza jaraknya seperti yang kita lihat sendiri dengan jalan sangat dekat,” ungkap salah satu pendemo, Febri Habibi Asril, Kamis (17/11).

Febri juga menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tidak boleh mengeluarkan izin DMJ, karena jalan Yos Sudarso, Kelurahan Taba Jemekeh merupakan jalan nasional sehingga perizinannya pada Kementrian PU dan Perhubungan.

Sedangkan, Koordinator Aksi, Reki Alpiko menjelaskan, beberapa tuntutan pendemo diantaranya mempertanyakan izin DMJ, Amdal, DAS dan mendesak Lippo Plaza mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal 40 persen sesuai Perda nomor 4.

“Kami juga mendesak manajemen Matahari Store, untuk tidak mendiskriminasi pekerja wanita muslimah untuk mengenakan jilbab,” jelasnya.

Pendemo pun menyampaikan, desakan kepada DPRD Lubuklinggau untuk segera memanggil bos Lippo Plaza, guna mengklarifikasi persoalan tersebut dan mendesak Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, untuk menutup sementara proses pembangunan Lippo Plaza sebelum permasalahan ini selesai.

“Kalau tuntutan kami tidak diakomodir, maka kami akan membawa massa yang lebih banyak saat grand opening Lippo Plaza nanti, karena kami tidak mau ditindas seperti ini, coba saja kalau bangunan warga seperti ini, pasti sudah dibongkar,” tegasnya.

Terpisah, Manager Lippo Mall, Eduar enggan membuka atau membeberkan perizinan kepada pendemo dan awak media, karena sudah ada kesepakatan satu pintu dengan pemerintah.

“Kalau izin, semuanya kita lengkap, tapi untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke Perizinan dan Dinas Perhubungan. Saya tidak bisa jelaskan disini dan saya tidak berhak menandatangani apa yang diminta pendemo. Jika ada instruksi dari pemerintah daerah kita siap bongkar. Untuk tenaga kerja, disini 72 persen lokal,” ungkapnya. (sen)