Ridho Kecewa, Lurah Buat Laporan Kopi Paste

DAERAH481 views

PRABUMULIH, MS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih memerintahkan sejumlah kelurahan untuk teliti dalam pembuatan program kerja. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi I tersebut, ditemukan adanya dugaan praktik kopi paste dalam pembuatan laporan program kegiatan kelurahan.

Menurut anggota DPRD Komisi 1, Feri Alwi menjelaskan, temuan kegiatan program kerja kelurahan yang banyak kesamaan dengan kelurahan lain diketahui saat mengajukan anggaran di APBD Perubahan 2016 lalu.

Adapun Kelurahan yang dimaksud adalah Kelurahan Patih Galung, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Tugu Kecil, Kelurahan Prabujaya, Kelurahan Muntang Tapus, Kelurahan Gunung Ibul dan Kelurahan Anak Petai.

Untuk itu, sambung Feri Alwi, Komisi I DPRD Prabumulih meminta agar pihak kelurahan yang dimaksud untuk memperbaiki semua laporan program kerjanya masing-masing. “Kami minta Kelurahan memperbaiki semua. KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) salah ketik, semua kegiatannya dilakukan di Patih Galung,” tegasnya.

Feri Alwi juga meminta agar Kelurahan Anak Petai tidak lagi menganggarkan pembuatan baju PNS untuk keperluan kelurahan. Mengingat, pembuatan baju PNS sudah dianggarkan melalui Sekretariat Pemkot Prabumulih. “Kita juga meminta agar kelurahan dapat menyusun program kegiatan sesuai kebutuhan agar tepat sasaran,” ungkapnya.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM saat dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan mengumpulkan Lurah terkait untuk dimintai kejelasan mengenai adanya kesamaan laporan program kegiatan yang dibuat. “Kita ucapkan terima kasih banyak, dewan sudah mengingatkan. Soalnya kita sendiri tidak tahu laporan itu. Nanti akan kita kumpulkan lurah tersebut,” katanya, Selasa (4/10).

Ridho pun mengaku kecewa dengan adanya praktik kopi paste tersebut. Sebab, laporan pertanggungjawaban kelurahan tidaklah sesulit seperti kepala desa. “Masa begitu saja tidak bisa. Bagaimana kalau seperti Kades yang mempertanggung jawabkan uang lebih besar lagi,” pungkasnya. (nor/ril)

News Feed