oleh

Dewan Sahkan APBD P Tahun 2016

PALI, MS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengesahkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2016. Pengesahan itu setelah dilakukan rapat paripurna DPRD Kabupaten PALi di Gedung DPRD PALI, Senin (3/9).

Fraksi PDIP Drs Sumarjono, mengatakan agar pemerintah Kabupaten PALI mencari solusi dalam menutupi depisitnya anggaran saat ini.

“Üsulan pinjaman pihak ketiga sangat baik, ya agar pembangunan di Kabupaten PALI tetap berjalan,” ungkapnya.
Dikatakan dia, kinerja SKPD saat ini belum optimal. Untuk itu, tugas kepala daerah untuk memperbaiki kinerja bawahannya.

“Bupati harus berperan aktif, dalam menata roda pemerintahan tersebut, ada beberapa instansi yang dianggap bagus menjalankan fungsi pokok, akan tetapi ada sebagian SKPD yang masih menunggu program saja,” ujarnya anggota Komisi III ini.

Anggota Komisi II Ambran SH mengapresiasi kepada bupati, yang senantiasa untuk mempercepat pembangunan, dan mengenalkan kabupaten kepada seluruh daerah yang ada. “Akan tetapi itu bukan fungsi pokok dari seorang bupati, kita ketahui untuk apa SKPD, kalau hanya bupati yang bekerja, ” tegasnya.

Ia menambahkan dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD), perlu terobosan yang cepat dan aktualbel, terutama dalam pengerjaan fisik. “Bukan hanya pengerjaan jalan saja diutamakan, akan tetapi pengerjaan jembatan sebagai penghubung antara desa. Jembatan merupakan tugas penting yang harus diprioritaskan, sebab ini merupakan jantungnya perekonomian rakyat,” imbuhnya.

Wakil Ketua I, Devi Harianto SH MH menuturkan setelah adanya penandatangan ini, seluruh berkas yang ada akan dijadikan satu. “Ya, berkas ini akan dikirimkan ke provinsi Sumsel untuk di kaji oleh pemerintahan pusat. Apabila setuju barunya dana tersebut turun,” ujarnya.

Bupati PALI Heri Amalindo mengucapkan terimakasihnya kepada anggota DPRD PALI yang sudah membahas dan mengesahkan APBDP tahun 2016.

“Saya sangat berterimakasih kepada Dewan yang terhormat,sehingga Raperda APBD-P tahun ini bisa disetujui sesuai jadwal,” ujarnya.

Dikatakan dia, saat ini hampir semua daerah di Indonesia mengalami defisit anggaran, dimana pemerintah pusat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).

“Meskipun defisit anggaran pembangunan di Kabupaten PALI harus tetap berjalan. DAU pada bulan Desember ini sudah bisa disalurkan,” kata Heri. (yeng)

News Feed