LUBUKLINGGAU, MS – Program kesehatan yang sudah sejak 4 tahun lalu dilaksanakan pemerintah pusat hingga kedaerah, rupanya belum bisa menjamin terlaksananya jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
Bahkan, hingga saat ini Pemkot Lubuklinggau masih terhutang dengan pihak rumah sakit dan puskesmas yang nilainya hampir mencapai Rp9 miliar. Sayangnya dengan nilai hutang sebesar itu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat masih belum optimal.
Walikota H SN Prana Putra Sohe menilai pelayanan kesehatan yang ada terlalu banyak program yang tumpang tindih, seperti BPJS kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Memang, pelayanan kesehatan yang ada di Lubuklinggau tidak ada kaitannya dengan kucuran dana Jamkesda, program KIS atau sejenisnya. Karena, kita sudah melakukan pelayanan masyarakat seluruh Lubuklinggau secara gratis. Cuma yang jadi masalah adalah kaitan kesehatan berasuransi dari pemerintah pusat, sehingga daerah harus over lapping karena banyaknya turunan program kesehatan,” ujarnya.
Dikatakan dia, kendati presiden sudah menjamin kesehatan bagi warga tidak mampu dengan program KIS, tetapi kenyataanya program ini belum bisa mengcover seluruh masyarakat Indonesia yang tidak mampu.
“Seperti di Lubuklinggau, polemic turunan program kesehatan itu pasti ada, tinggal pendataan kepada masyarakat yang belum terdata atau tepat sasaran. Terlebih, yang namanya tingkat kemiskinan itu relative,” katanya.
Pihaknya menginginkan, ada arah ke semua lapisan masyarakat bisa tertangani jaminan kesehatannya dan tidak terjadi double penganggaran lagi.
“Maunya kita seperti itu, kalau Jamkesda dihapuskan, sementara program sudah bergulir sejak lama. Solusinya, ketegasan pemerintah pusat meningkatkan pelayanan kesehatan gratis menjadi jaminan kesehatan gratis yang diharapkan masyarakat. Kalau untuk pelayanan kesehatan gratis sudah sejak lama dilakukan Pemkot, tapi untuk jaminan kesehatan yang belum, misalnya jika ada yang butuh pengobatan jantung hingga operasi dan sehat itu belum terlaksana hingga tuntas, yang seharusnya bisa terjamin tanpa terkecuali dengan KIS kepada masyarakat didaerah,” ungkapnya. (Dhiae)