PALEMBANG, MS – Terkait dualisme yang terjadi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ketua DPD KNPI Provinsi Sumsel MF Ridho menegaskan bahwa pihaknya mengakui Rifai Darus sebagai ketua umum.
Hal tersebut disampaikannya di tengah sambutan saat Pelantikan Pengurus DPD KNPI Kota Palembang Periode 2015-2018 dan Silaturrahmi Akbar Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kota Palembang di Gedung Atyasa Kota Palembang, Rabu (10/08) malam.
“Legalitas dan legitimasi KNPI yang kami naungi adalah KNPI hasil turun temurun berkesinambungan yang dilahirkan 23 Juli 1973 oleh Kelompok Cipayung dengan Kongres Terakhir di Provinsi Papua. Ketua Umum H Rifai Darus dan sampai hari ini SK Kemenkumham DPD KNPI yang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI masih utuh dan tidak ada yang mencabut,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa tidak ada gugatan apapun atas organisasi yang dipimpinnya. Bahkan KNPI pusat yang dipimpin Rifai Darus sedang menggugat penggunaan logo dan nama KNPI. Logo dan nama KNPI telah mendapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal tersebut dinilai sebagai angin segar untuk menyikapi dinamika organisasi dengan arif.
“Saya juga tidak akan mengomandoi organisasi ini manakala kepengurusan KNPI telah dinyatakan pailit oleh amanat pusat. Gugatan tidak ada,’ ujarnya.
Pada pelantikan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Ishak Mekki, dilantik secara simbolis Hendri Pratama Putra SE sebagai ketua Ketua dan Arnisto Bolling sebagai Sekretaris DPD KNPI periode 2015-2018.
Pelantikan yang semestinya merupakan pelantikan ketujuhbelas, disebut menjadi pelantikan keenambelas karena Ketua KNPI Muratara mengundurkan diri. Sehingga tiga hari mendatang (13/08) Pengurus DPD KNPI Sumsel akan kembali melaksanakan musyawarah di Kabupaten Muratara yang diharapkan sebagai konsolidasi terakhir.
Dalam sambutannya, Hendri Pratama mengatakan bahwa terpilihnya dirinya sebagai Ketua DPD KNPI Kota Palembang periode 2015-2018 didasarkan pada hasil penyatuan pengurusan DPD KNPI Kota Palembang, kepengurusan Hendi Mazarekki dan Affan Mahali melalui Musda ke-12 Kota Palembang melalui mekanisme yang ada di AD ART yang berlangsung secara demokratis yang diikutti oleh 111 peserta memiliki hak suara.
“Hal ini perlu saya sampaikan karena ke depannya sinergi kinerja DPD KNPI Kota Palembang dapat berjalan seiring sejalan antara DPD KNPI Sumsel beserta pemerintah dan jajaran SKPD serta stakholder lainnya. Serta para kettua OKP dan unsur pemuda Kota Palembang”, ujar Hendri.
Ditambahkannya, pemerintah dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopinda) diharapkan dapat memberi teguran dan masukan kepada pengurus KNPI Kota Palembang Periode 2015-2018 masih perlu banyak belajar.
“Kami dapat menjadi mitra pemerintah daerah apabila kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. Serta akan mengkritisi Pemerintah Kota Palembang apabila kebijakan Pemerintah Kota Palembang tidak berpihak pada rakyat, khususnya para pemuda Palembang,” tandasnya.
Sosialisasi tersebut juga dihadiri unsur-unsur pemerintah daerah, di antaranya Dandim 0418/Palembang Letkol Ichwansyah, Perwakilan Danlanal Palembang Mayor Agus, Perwakilan danramil Palembang Subagyo, serta Kasiro SE yang mewakili Walikota Palembang Harnojoyo yang berhalangan hadir. Pelantikan pengurus tersebut dikukuhkan di depan sekitar 500 anggota KNPI yang hadir. (am)
News Feed
- 1
- 2
- 3
- …
- 63
- Berikutnya